Termasuk Ketua Demokrat Bali Mudarta, Ketum AHY Panggil Ketua DPD se-Indonesia, Ini yang Dibicarakan

TRIBUN-BALI.COM, JAKARTA - Ketua Umum (Ketum) DPP Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memanggil 34 ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) se-Indonesia ke Jakarta, Minggu 7 Maret 2021.

Mereka dipanggil  guna melakukan konsolidasi terkait adanya kudeta melalui Kongres Luar Biasa (KLB) dan menjadikan Moeldoko sebagai ketua umum Demokrat yang dilakukan  oleh  Gerakan Pengambilalihan Kekuasaan Partai Demokrat (GPK-PD) .

Hal ini sendiri seperti diungkapkan oleh Ketua DPD Demokrat Bali, Made Mudarta.

Saat dikonfirmasi Tribun Bali, ia mengaku pihaknya sedang berada di Jakarta untuk melakukan konsolidasi tersebut.

Baca juga: DPD Partai Demokrat DKI Jakarta Aksi Cap Jempol Darah, Santoso: Setia dan Mendukung AHY

"Saya masih meeting di Jakarta," katanya saat dihubungi.

Hanya saja, ia tidak mau membeberkan lebih lanjut mengenai isi meeting bersama AHY dan 33 ketua DPD lainnya.

Ia mengakui bahwa keterangan pers akan diberikan oleh AHY.

"Nanti biar mas AHY aja," ujarnya.

Di sisi lain, Ketua Umum DPP Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono membenarkan pihaknya menggelar konsolidasi dengan jajaran DPD se-Indonesia.

"Saya juga akan melakukan rapat dengan jajaran dan ketua DPD yang merepresentasi 34 provinsi di Indonesia," ucap AHY dalam Rapat Pimpinan di Gedung Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Demokrat, Jakarta Pusat, Minggu 7 Maret 2021.

Bahkan, ia mengaku pihaknya juga bakal melakukan  melakukan apel siaga bersama ketua 514 Dewan Pimpinan Cabang (DPC) kabupaten dan kota, Minggu malam.

AHY menyebut persoalan ini bukan hanya persoalan dirinya saja, melainkan juga persoalan seluruh anggota Demokrat dan masyarakat Indonesia.

"Kami tentu punya hak dan kewajiban moral melawan GPK-PD yg tidak sah itu.

Kalau kami diam, artinya sama saja Partai Demokrat juga membunuh demokrasi di negeri kita," katanya.

Baca juga: Pemerintah Masih Akui AHY Ketua Umum Demokrat, Mahfud MD: AHY Putra Susilo Bambang Yudhoyono

AHY menilai GPK-PD harus dilawan karena merupakan komplotan orang yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kekuasaan.

Putra sulung Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu menegaskan bahwa sampai saat ini Partai Demokrat di bawah kepemimpinannya masih kuat dan didukung oleh banyak pihak.

Beberapa di antaranya adalah Dewan Kehormatan Partai Demokrat Hinca Pandjaitan, Ketua Dewan Pertimbangan Partai Demokrat Joko Wijiyanto, Ketua Mahkamah Partai Demokrat Nachrowi Ramli, hingga Wakil Ketua Umum yang juga pendiri partai berlambang mercy itu, Febri Rumangkang.

"Jadi kalau ada yang mengatasnamakan pendiri Partai Demokrat, di sini juga ada pendiri dan banyak pendiri lain yang bersama kita. Don't worry, be happy!" ucapnya. 

Seperti diberitakan,  Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat dari kubu kontra AHY telah menetapkan Moeldoko sebagai Ketua Umum yang baru.

Selain menetapkan Moeldoko, KLB juga memutuskan akan menghapus posisi dan jabatan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat yang selama ini dijabat oleh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Memutuskan, pertama AD/ART Partai Demokrat kembali pada AD/ART Kongres Bali tahun 2005 dengan penyesuaian UU Partai Politik. Tiga perubahan atas penyesuaian di atas dilaksanakan sesuai kebutuhan partai, antara lain adanya mahkamah partai, dewan kehormatan partai, dewan pakar, menghilangkan majelis tinggi. Setuju?," tanya Pimpinan Sidang KLB Partai Demokrat, Jhoni Allen Marbun di The Hill Hotel and Resort, Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat 5 Maret 2021.

Di sisi lain, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyebut dirinya masih menjadi orang nomor satu di partai berlambang mercy.

Menurutnya, KLB di Sumatera Utara adalah ilegal.

"Kami secara khusus mengundang rekan-rekan wartawan untuk hadir dalam konferensi pers yang saya sampaikan langsung dalam kapasitas sebagai Ketua Umum Partai Demokrat yang sah," tegas AHY saat jumpa pers di kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Jumat.

Baca juga: Pidato Perdana Moeldoko Usai Ditetapkan sebagai Ketua Umum Partai Demokrat Versi KLB di Sumut

AHY juga meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) hingga Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly untuk tidak mengesahkan kepengurusan dari KLB di Sumut tersebut.

Tak hanya itu, AHY menegaskan sudah siap menempuh jalur hukum dan melaporkan semua pihak yang terlibat dalam KLB tersebut.(*)