Breaking News:

Berita Badung

Tunjangan Pegawai Badung Belum Cair 2 Bulan, Begini Penjelasan Wabup Suiasa

Wakil Bupati Badung, Keutut Suiasa menjelaskan alasan keterlambatan pencairan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) di Kabupaten Badung

Penulis: I Komang Agus Aryanta
Editor: Ida Ayu Suryantini Putri
Tribun Bali/I Komang Agus Aryanta
Wakil Bupati Badung Ketut Suiasa 

TRIBUN-BALI.COM, BADUNG - Lambatnya pencairan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) di Kabupaten Badung disebut-sebut karena adanya regulasi yang baru dari pemerintah pusat.

Hal itu pun ditegaskan Wakil Bupati Badung Ketut Suiasa saat ditemui beberapa hari lalu.

"Ada regulasi dari pusat, pertama besarannya kini ada standarisasi yakni pemberiannya kini sesuai dengan kelas jabatan," ujarnya.

Untuk menata kelas jabatan atau mengklasifikasi tersebut akunya butuh waktu.

Pasalnya semua itu bersifat personal.

Baca juga: Pedagang Pasar Mulai Terima Vaksin Covid-19, Wabup Badung: Kita Percepatan Pelaksanaan Vaksinasi

Baca juga: Terkait Tawur Agung Saat Hari Nyepi, Begini Pengaturan Arus Lalu Lintas dari Dishub Badung

Baca juga: Meski Senderan Rumah Jebol di Badung Bali, Komang Artawan Pilih Tetap Diam di Rumahnya

"Jadi pekerjaannya apa, cakupannya bagaimana, ini yang butuh waktu karena kita mengurus pegawai jumlahnya ribuan orang ," tegasnya.

Selain itu dalam sistem penganggaran yang tertuang pada Permendagri 90 tahun 2019 kini juga ada perubahan.

Terbitnya Permendagri 90 tahun 2019 membawa perubahan yang signifikan dalam sistem perencanaan terutama untuk penyusunan Rancangan Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2021.

Begitu juga harus mempedomani program atau kegiatan sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah  (RPJMD), namun juga harus sudah mengakomodir kegiatan/sub kegiatan sesuai Permendagri 90 tahun 2019.

Baca juga: Disdikpora Badung Akan Cabut Izin Sekolah SPK yang Kedapatan Laksanakan Pembelajaran Tatap Muka

 

"Jadi sesuai dengan Permendagri 90 tahun 2019 dalam sistem penganggarannya juga ada perubahan, tentang klasifikasi anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)."

Halaman
123
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved