Breaking News:

Berita Denpasar

Dua Petugas Damkar Sesak Napas, Gedung P3E Bali Nusra Kementerian LHK Terbakar

Kantor Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Bali Nusra terbakar, Jumat 19 Maret 2021 tengah malam sekitar pukul 22.23 Wita

Dok. BPBD Denpasar
Petugas Damkar BPBD Denpasar mengalami sesak napas saat menangani kebakaran di Kantor P3E Bali Nusra KLHK di Jalan Ir. H. Juanda No.2, Sumerta Kelod, Denpasar Timur, Denpasar, Bali, Jumat 19 Maret 2021 malam - Dua Petugas Damkar Sesak Napas, Gedung P3E Bali Nusra Kementerian LHK Terbakar 

Sementara terkait penyebab kebakaran, pihaknya menyampaikan bahwa api muncul diperkirakan akibat terjadi hubungan pendek arus listrik.

"Penyebabnya diperkirakan korsleting listrik, untuk kerugian belum diketahui, tidak ada korban jiwa akibat kebakaran tersebut," sebutnya.

Bertugas Kendalikan Amdal

KANTOR Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebelumnya bernama Pusat Pengelolaan Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara Kementerian Lingkungan Hidup.

Lembaga ini bertugas mengendalikan analisa mengenai dampak lingkungan (Amdal).

Menurut sejarah yang dipaparkan dalam website lembaga tersebut, berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No 16 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, struktur organisasi Pusat Pengelolaan Lingkungan Hidup Regional Bali dan Nusa Tenggara berubah namanya menjadi Pusat Pengelolaan Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara Kementerian LH.

Kemudian pada 2014 Kementerian Lingkungan Hidup bergabung dengan Kementerian Kehutanan yang menyebabkan perubahan struktur organisasi di Kantor ini, berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No : P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pusat Pengelolaan Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara berubah namanya menjadi yang sekarang.

Jika dirunut sejarahnya, berdasarkan Keppres No 23 Tahun 1990 dibentuk Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (Bapedal) yang bertugas melaksanakan pemantauan dan pengendalian kegiatan-kegiatan pembangunan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup.

Selanjutnya untuk keberadaan BAPEDAL yang ada di daerah, berdiri pertama kali tahun 1995 dengan dasar pembentukan menurut SK Kepala Bapedal No 136 tahun 1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Wilayah.

Terdapat 3 Bapedal wilayah di Indonesia pada waktu itu, yaitu Bapedal Wilayah I di Pekanbaru yang wilayah kerjanya meliputi seluruh provinsi di Pulau Sumatera.

Halaman
1234
Penulis: Firizqi Irwan
Editor: Putu Dewi Adi Damayanthi
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved