Breaking News:

Berita Buleleng

Sutjidra Akui Terima Uang Sewa Rumah Dinas,Sudah Dikembalikan ke Kas Negara Sebelum Diselidiki Jaksa

Setelah sempat disebut-sebut ikut menerima uang sewa rumah dinas, Wakil Bupati Buleleng, I Nyoman Sutjidra akhirnya angkat bicara.

Tribun Bali/Ratu Ayu Astri Desiani
Wakil Bupati Buleleng, I Nyoman Sutjidra saat menjelaskan terkait uang sewa rumah dinas yang ia terima sejak 2014 hingga 2020 

TRIBUN-BALI.COM, SINGARAJA – Setelah sempat disebut-sebut ikut menerima uang sewa rumah dinas, Wakil Bupati Buleleng, I Nyoman Sutjidra akhirnya angkat bicara.

Pria asal Desa Bontihing itu mengakui bahwa dirinya sempat menerima fasilitas uang sewa rumah dinas dari Pemkab Buleleng sejak tahun 2014 hingga 2020 sebesar Rp 1.03 Miliar, atau Rp 14.8 juta per bulan.

Ditemui di ruang kerjanya Senin 22 Maret 2021, Sutjidra mengatakan, uang sewa rumah dinas itu sudah dikembalikan ke kas negara sejak Oktober 2020 lalu, jauh sebelum kasus ini diselidiki oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali.

Pengembalian ini diakui Sutjidra ia lakukan karena sewa rumah dinas ini telah ia prediksi akan menimbulkan polemik, saat masa pemilihan Bupati Buleleng yang dulunya digadang-gadang akan dilaksanakan pada 2022.

Baca juga: Puspaka Kembalikan Uang Sewa, Dugaan Korupsi Rumjab Mantan Sekda Buleleng

“Saya kembalikan uang sewa itu atas itikad baik saya. Karena saya sudah memprediksi hal ini akan menimbulkan polemik,” ucapnya.

Kendati melakukan pengembalian, sewa rumah dinas untuk jabatan wakil bupati ditegaskan Sutjidra sejatinya sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011.

Dimana, rumah yang disewa sebagai rumah jabatan wakil bupati ialah kediaman pribadi milik Sutjidra, yang terletak di Jalan Gunung Rinjani, Kecamatan Buleleng.

“Pemkab selama ini kan tidak punya rumah dinas baik untuk wakil bupati dan sekda. Sehingga Pemkab menyewa rumah untuk dijadikan sebagai rumah dinas.

 Namun mengacu pada Permendagri Nomor 37 Tahun 2010, penyewaan rumah ini hanya dapat dilakukan pada kepala atau wakil kepala daerah.

 Saya juga sudah sempat bertanya ke bagian umum dan hukum Setda Buleleng apakah menyewa rumah pribadi sebagai rumah dinas dibolehkan, katanya sudah ada aturannya, jadi ya sudah saya terima,” katanya.

Halaman
12
Penulis: Ratu Ayu Astri Desiani
Editor: Wema Satya Dinata
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved