Dukung Usulan Tambahan DAU ke Pusat, Wakil Ketua I DPRD Badung Sarankan Hal Ini

Salah satunya yakni Dana Alokasi Umum (DAU) yang diterima Badung bisa ditingkatkan.

Pasalnya untuk membayar gaji pegawai saja Badung tidak bisa lantaran DAU yang diterima tidak sebanding dari pengeluaran.

Hal itu pun terungkap saat Wakil Bupati Badung, I Ketut Suiasa, menerima kunjungan audiensi Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan Provinsi Bali Tri Budhianto di ruang tamu Wakil Bupati Puspem Badung, Bali, Senin 22 Maret 2021.

“Saat ini kami mengalami dampak ganda akibat pandemi Covid-19. Yang pertama dengan tidak berjalannya industri pariwisata tentu pendapatan kami juga menjadi sangat kecil. Kedua, di tengah kondisi sulit seperti ini, PAD kami masih dibebani dengan pembayaran gaji dan tunjangan untuk ASN,” ujar Suiasa didampingi plt. Asisten Ekonomi dan Pembangunan AA. Bayu Kumara, Kabag Perekonomian AA Sagung Rosyawati.

Suiasa berharap, Kementerian Keuangan bisa membantu Kabupaten Badung dalam hal peningkatan pemberian DAU, sehingga untuk urusan pembayaran gaji dan tunjangan ASN bisa tercover semuanya.

“Setiap tahun kita membutuhkan dana sekitar Rp. 600 miliar untuk membayar gaji dan tunjangan ASN, sementara DAU yang kita terima hanya Rp. 300 miliar,” terangnya.

“Selain itu, kita juga berharap kepada Kementerian Keuangan agar memperpanjang waktu peluncuran dana PEN bagi para pelaku industri pariwisata yang ada di Kabupaten Badung dalam rangka mempercepat recovery industry pariwisata Badung,” ucapnya.(*).

Kumpulan Artikel Badung