Masih Dikaji di Kementerian PANRB, Pemprov Bali Belum Bisa Pastikan Terkait Formasi CPNS 2021 & PPPK

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Pemerintah bakal segera membuka seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2021.

Penerimaan CPNS tahun ini terbagi dalam tiga kategori yakni CPNS, sekolah kedinasan dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Terkait hal tersebut, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Bali, Ketut Lihadnyana mengaku pihaknya belum bisa menjelaskan mengenai formasi CPNS dan PPPK di lingkungan Pemprov Bali.

"Kalau untuk Provinsi Bali itu memang belum ada resmi ya, tetapi yang resmi nanti itu adalah P3K juga ada, sama CPNS," kata dia saat dihubungi, Minggu 28 Maret 2021.

Baca juga: Ini Link Pendaftaran CPNS 2021, Lengkap dengan Formasi CPNS yang Paling Banyak Dibutuhkan

Mantan Pjs. Bupati Badung ini menyebutkan bahwa pihaknya sudah mengusulkan jumlah formasi yang akan dibuka oleh Pemprov Bali.

Hanya saja, ia tidak mau membuka mengenai jumlah formasi tersebut.

Pasalnya, usulan pihaknya masih dikaji oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) di Jakarta.

"Tapi usulan kita ke Kemenpan sudah, cuma berapa usulan itu disetujui belum ada. Belum ada surat dari Kemenpan, nanti biasanya ada," tegas Lihadnyana.

Ia menjelaskan bahwa dalam menyusun formasi yang dicari tersebut, menurut dia perlu dilihat berdasarkan analisis jabatan (anjab) dan analisis beban kerja (ABK) guna menyusun kebutuhan jumlah serta jenis jabatan dari PNS dan PPPK.

Ini juga dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri PANRB No. 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja dan amanat UU No. 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

"Untuk menyusun formasi CPNS dan P3K itu berdasakan kebutuhannya organisasi, kan ada anjab (analisis jabatan), abk (analisis beban kerja), beban kerja dari masing-masing organisasi perangkat daerah, dari situ berkaitan dengan SDM yang menangani, harus disiapkan," papar dia.

Kemudian, ia melanjutkan bahwa selain itu, pihaknya juga menyusun formasi berdasarkan skala prioritas program kerja Gubernur dan Wakil Gubernur Bali.

"Kedua skala prioritas gubernur, itu kan ada sandang, pangan, papan, pendidikan,  kesehatan, pariwisata, kan begitu,  ketenagakerjaan, semua usulan itu mendukung program prioritas itu, termasuk infrastruktur," ungkapnya.

Ia juga menjelaskan bahwa pihaknya juga hanya akan mencari formasi yang benar-benar dibutuhkan oleh Pemprov.

Baca juga: Siap-siap, Ini Link Pendaftaran CPNS 2021, Sekolah Kedinasan, dan SSP3K, Simak Juga Formasinya

"Ketiga, dimana lemahnya organisasi kita di Pemprov Bali, misalnya di barang dan jasa, nanti kita akan cari ke sana, kita cari formasi pegawai untuk barang dan jasa. Lalu, kelemahan kita masuk di era digital,  sekarang kan berbasis digital, makanya kita cari pranata komputer," imbuh dia.

Lihadnyana juga menyebutkan bahwa pihaknya hanya mencari pegawai yang benar-benar bekerja dan bukan menjadi beban anggaran pemerintah.

"Jangan sampai nanti terlalu banyak pegawai, tetapi dia tidak berkinerja, beban jadinya itu," tegasnya.

Ia juga menegaskan bahwa seleksi CPNS dan PPPK ini juga akan dibuka untuk masyarakat umum.

"Umum juga, ASN kan dari UU 5 sudah jelas ada P3K dan PNS. ASN itu semua masyarakat berhak untuk ikut ini," tegasnya.

Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo mengatakan jumlah formasi yang dibuka dalam seleksi CPNS 2021 akan diputuskan akhir bulan ini.

"Kami merencanakan dengan BKN nanti mudah-mudahan akhir Maret ini kita putuskan (jumlah formasi), berapa sebenarnya formasi yang dibutuhkan, jadi ini tawar-menawar masih banyak, baik daerah beberapa Kementerian/Lembaga (K/L) instansi, tapi Alhamdulillah ini akan mencapai," ujar Tjahjo, dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR RI, Rabu 24 Maret 2021.

Meski belum diputuskan, Tjahjo mengungkapkan diperkirakan ada 1.275.387 lowongan dengan rincian 83.669 di antaranya untuk memenuhi kebutuhan pemerintah pusat dan 1.191.718 lowongan untuk memenuhi kebutuhan pemerintah daerah.

Dari total lowongan yang dibutuhkan, Tjahjo menyebut posisi paling banyak akan ditempatkan sebagai guru PPPK yaitu sebanyak 1.022.616, PPPK non guru sebanyak 70.008, dan sisanya sebagai CPNS sebanyak  119.094.

"Tapi jumlah rencana penetapan untuk pemerintah pusat sebanyak 69.684 dengan rincian 61.129 untuk 56 K/L, dan 8.555 untuk 8 sekolah kedinasan," jelas Tjahjo.

Baca juga: Info CPNS 2021: Ini yang Harus Diperhatikan Saat Scan Berkas Pendaftaran

"Untuk pemerintah daerah sebanyak 671.867 dengan rincian guru PPPK sebanyak 565.633, PPPK non guru 21.571 dan CPNS 64.663," imbuhnya.

Tjahjo Kumolo juga menyatakan Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah meminta penerimaan CPNS 2021 untuk petugas yang hanya duduk di meja dikurangi.

Petugas yang dimaksud adalah pegawai administrasi yang saat ini jumlahnya paling banyak dari seluruh PNS di Indonesia. "Ini akan dikurangi," kata Tjahjo.

Saat ini, kata Tjahjo, ada 4,16 juta PNS di Indonesia. Jumlah terbanyak yaitu 1,62 juta atau setara 39 persen merupakan pegawai administrasi. Sisanya guru dan dosen 36 persen, tenaga teknis dan kesehatan 14 persen, dan struktural 11 persen.

Menurut Tjahjo, komposisi PNS yang didominasi oleh pegawai administrasi ini membuat peningkatan daya saing birokrasi terhambat. Sehingga, komposisi ini akan diubah dalam seleksi CPNS 2021, yang rencananya bakal dimulai April 2021.

Sebagai gantinya, kata Tjahjo, Jokowi ingin seleksi CPNS tahun ini lebih banyak menjaring pegawai yang turun langsung ke lapangan bertemu masyarakat. Contohnya yaitu penyuluh pertanian.

Untuk jabatan penyuluh pertanian ini, Tjahjo pun sudah menerima usulan dari Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. Para penyuluh ini akan ditempatkan di kabupaten dan kota yang membutuhkan.

Selain penyuluh pertanian, komposisi yang juga akan diperbanyak adalah guru, auditor, hingga penyuluh barang dan jasa.

Untuk jumlah tenaga yang dibutuhkan, nanti akan diumumkan Tjahjo Kumolo akhir Maret setelah perhitungan formasi final CPNS 2021 rampung. (*)

Artikel lainnya di CPNS 2021