Breaking News:

Berita Buleleng

Penghuni RSS Kayubuntil Buleleng Terima Sertifikat Hak Milik

Setelah melewati proses panjang, penghuni RSS Kayubuntil akhirnya menerima Sertifikat Hak Milik (SHM), atas bangunan tersebut

Tribun Bali/Ratu Ayu Astri Desiani
Salah satu penghuni RSS Kayubuntil saat menerima SHM, Rabu 31 Maret 2021 - Penghuni RSS Kayubuntil Buleleng Terima Sertifikat Hak Milik 

TRIBUN-BALI.COM, SINGARAJA - Setelah melewati proses panjang, penghuni Rumah Sangat Sederhana (RSS) Kayubuntil, Kecamatan Buleleng, Bali, akhirnya menerima Sertifikat Hak Milik (SHM), atas bangunan tersebut.

Sertifikat diserahkan oleh BPN Singaraja, di aula Kejari Buleleng, Bali, Rabu 31 Maret 2021.

Dari pantauan di lokasi, sebelum menerima sertifikat hak milik, masing-masing penghuni membayar uang ganti rugi aset sebesar Rp 8.447.000 terlebih dahulu, sesuai hitung-hitungan Tim Appraisal.

Pembayaran dilakukan melalui salah satu bank, untuk selanjutnya masuk ke kas daerah.

Baca juga: Penyidik Targetkan Kasus Dugaan Mark-up Explore Buleleng Dilimpahkan ke Pengadilan Bulan April Ini

Baca juga: Pasar Banyuasri di Buleleng Bali Diresmikan Sebagai Kawasan Pasar Tradisional Digital Berbasis QRIS

Baca juga: Kasus Korupsi LPD Gerokgak Buleleng, Penyidik Kejati Bali Periksa 17 Saksi

Setelah melakukan pembayaran, para penghuni kemudian masuk ke ruang aula Kejari Buleleng untuk menerima SHM atas bangunan yang telah ditempati sejak 1994 silam.

Humas sekaligus Kasi Intel Kejadi Buleleng, AA Jayalantara mengatakan, saat ini 43 penghuni yang sudah melakukan pembayaran ganti rugi aset, dan menerima SHM.

Sementara sisanya lagi 55 orang belum melakukan pembayaran, dan masih diberi waktu hingga April.

“Kami di Kejari hanya sebagai mediator, mendampingi Pemkab dan warga menyelesaikan masalah terkait RSS ini. Beberapa hari lalu penghuni kan sudah menyatakan sepakat membayar ganti rugi bangunan. Setelah dibayar sekarang mereka menerima haknya berupa SHM,” jelasnya.

Sementara, Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah BPKPD Buleleng, Made Pasda Gunawan mengatakan, para penghuni yang belum melakukan pembayaran sejatinya diberi waktu hingga Kamis 1 April 2021.

Namun apabila hingga batas waktu yang diberikan, masih juga ada penghuni yang belum melakukan pembayaran karena tidak memiliki uang, maka pihaknya akan berkoordinasi dengan Bank BPD Bali, apakah SHM itu dapat dijadikan sebagai anggunan atau tidak.

Halaman
12
Penulis: Ratu Ayu Astri Desiani
Editor: Putu Dewi Adi Damayanthi
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved