Breaking News:

Berita Bali

Dikunjungi MKD DPR RI, DPRD Bali Minta Perpres Nomor 33 Tahun 2020 Disempurnakan

Kunjungan ini sendiri dilakukan sebagai bagian dari pelaksanaan sosialisasi dan menyerap masukan terkait fungsi dan tugas MKD.

Tribun Bali/Ragil Armando
DPRD Bali mendapat kunjungan dari Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI di Ruang Rapat Gabungan Lantai III DPRD Bali, Senin 5 April 2021. 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASARDPRD Bali mendapat kunjungan dari Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI.

Kunjungan ini sendiri dilakukan sebagai bagian dari pelaksanaan sosialisasi dan menyerap masukan terkait fungsi dan tugas MKD.

Dalam kunjungan tersebut, rombongan MKD DPR RI yang berjumlah lima orang dan dipimpin oleh Yulian Gunhar tersebut melakukan pertemuan dengan DPRD Bali, Kapolda Bali Irjen Pol Putu Jayan Danu Putra, Wakil Kejati Bali Hutama Wisnu, dan Perwakilan Civitas Akademika Universitas Udayana (Unud) di Ruang Rapat Gabungan Lantai III DPRD Bali, Senin 5 April 2021.

Menariknya, Ketua DPRD Bali I Nyoman Adi Wiryatama saat membuka pertemuan sempat berkelakar bahwa saat ini bukan hanya persoalan Covid-19 melainkan juga adanya Perpres Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional.

Baca juga: Pemerintah Perpanjang PPKM Mikro, Wakil Ketua DPRD Bali: Mudah-mudahan Ini Menjadi PPKM Terakhir

Dimana, Perpres tersebut meliputi satuan biaya honorarium, perjalanan dinas dalam negeri, rapat/pertemuan di dalam dan diluar kantor, pengadaan kendaraan dinas, dan biaya pemeliharaan.

“Ini ada dua Covid Pak, Covid-19 dan Covid-33 (Perpres Nomor 33 Tahun 2020). Mungkin bapak-bapak di DPR RI, kita di daerah dihadapkan dengan dua Covid ini. Mudah-mudahan Covid-19 bisa lewat, dan Covid-33 bisa disempurnakan,” kelakarnya.

Adi menjelaskan, apa yang telah ditetapkan harus bisa linier pelaksanaannya di daerah.

Mengingat, adanya MKD dan BK memiliki tujuan yang sama , yakni menjaga harkat dan martabat lembaga dewan.

“Kita di bawah harus linier dan mengadopsi apa yang menjadi aturan di MKD DPR RI.

Terkait pengaduan, mantan Bupati Tabanan dua periode ini menilai tak ada bedanya dengan DPR RI.

Halaman
1234
Penulis: Ragil Armando
Editor: Wema Satya Dinata
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved