Breaking News:

Berita Denpasar

Perkara Korupsi Pungutan Uang Parkir, Mantan Kepala Pasar Kumbasari Bali Mohon Keringanan Hukuman

I Made Alit Nuada (51), melalui tim penasihat hukumnya telah mengajukan pembelaan tertulis

Penulis: Putu Candra | Editor: Putu Dewi Adi Damayanthi
Istimewa
Mantan Kepala Pasar Kumbasari Denpasar, Bali, Alit Nuada - Perkara Korupsi Pungutan Uang Parkir, Mantan Kepala Pasar Kumbasari Bali Mohon Keringanan Hukuman 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Mantan Kepala Pasar Kumbasari, I Made Alit Nuada (51), melalui tim penasihat hukumnya telah mengajukan pembelaan tertulis pada sidang yang digelar secara daring di Pengadilan Negeri (PN) Denpasar, Bali.

Dalam nota pembelaannya, tim hukum memohon kepada majelis hakim agar menjatuhkan hukuman ringan terhadap Alit Nuada.

Pembelaan diajukan pihak terdakwa menanggapi tuntutan pidana 4 tahun dan 6 bulan (4,5 tahun) penjara yang dilayangkan Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Terdakwa kelahiran Bongkasa, Badung, 11 November 1968 ini dituntut pidana penjara karena diduga melakukan tindak pidana korupsi pungutan uang parkir Pasar Kumbasari.

Baca juga: Profil Bupati Bandung Barat Aa Umbara, Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Terkait Penanganan Covid-19

Baca juga: Kejari Karangasem Kantongi Nama Calon Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Bedah Rumah

Baca juga: Kasus Korupsi LPD Gerokgak Buleleng, Penyidik Kejati Bali Periksa 17 Saksi

"Pada intinya kami meminta hukuman ringan kepada majelis hakim. Pertimbangannya, terdakwa telah mengakui perbuatannya dan menyesal. Terdakwa juga tulang punggung keluarga," terang Desi Purnani Adam selaku penasihat hukum terdakwa, Senin 5 April 2021.

Pengacara dari Pusat Bantuan Hukum (PBH) Peradi Denpasar ini mengatakan, terhadap pembelaan yang mereka ajukan, JPU akan menanggapi.

"Sidangnya Kamis ini," jelas Desi Purnani Adam.

Diberitakan sebelumnya, JPU melayangkan tuntutan terhadap terdakwa I Made Alit Nuada dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan, dan denda Rp 250 juta subsidair 3 bulan kurungan.

Dalam perkara ini terdakwa dijerat dakwaan alternatif kedua.

Yakni Pasal 12 huruf e UU RI No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan UU RI No.20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Halaman
12
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved