Breaking News:

Berita Badung

Diskop Badung Minta Perbekel dan Lurah Data Pelaku UKM Untuk Salurkan Banpres BPUM 2021

Pendataan UMKM yang sama sekali tidak tersentuh itu pun didata untuk didaftarkan menerima Penyaluran Bantuan Presiden (Banpres) Produktif Usaha Mikro

Tribun Bali/I Komang Agus Aryanta
Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Badung Made Widiana 

TRIBUN-BALI.COM, MANGUPURA - Pemerintah kabupaten Badung kini mulai melakukan pendataan terkait UMKM yang ada di Gumi keris.

Pendataan UMKM yang sama sekali tidak tersentuh itu pun didata untuk didaftarkan menerima Penyaluran Bantuan Presiden (Banpres) Produktif Usaha Mikro (BPUM).

Bahkan pemerintah setempat melalui Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan telah melayangkan surat ke seluruh kecamatan agar melakukan sosialisasi dan pendataan pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) di wilayah masing-masing.

Besar harapan data cepat diperoleh dari desa, sehingga bisa langsung diusulkan ke pusat untuk UMKM yang belum pernah menerima bantuan.

"Kami sudah bersurat ke Camat, Perbekel dan Lurah untuk meminta menyampaikan kepada pelaku UKM sekaligus mendata dan mengusulkan kepada kami," ungkap Kadis Koperasi, UKM dan Perdagangan Badung, Made Widiana saat dikonfirmasi Selasa 6 April 2021.

CARA Mendapatkan BLT UMKM Rp 1,2 Juta, Cek Penerima di eform.bri.co.id

BLT Tahun 2021 Dipotong Rp 1.2 Juta, Kadis Koperasi Denpasar: Setelah Galungan Kami Sosialisasikan

Sebelumnya, dirinya di Dinas Koperasi juga telah melakukan sosialisasi secara daring terkait penyaluran bantuan pemerintah bagi pelaku usaha mikro.

Upaya ini untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional serta penyelamatan ekonomi nasional pada masa Pandemi Covid-19.

"Kami sudah sosialisasikan dan sekarang masih berproses di desa dan kelurahan. Karena pandemi ini kita sosialisasi dengan aplikasi zoom, selanjutnya komunikasi di WhatsApp Group (WAG)," ungkapnya.

Widiana menjelaskan pihaknya telah meminta perangkat desa mengumpulkan data pelaku UKM yang memenuhi persyaratan. Seperti Warga Negara Indonesia, fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik, fotocopy Kartu Keluarga, memiliki usaha mikro yang dibuktikan dengan ijin IUMK OSS (Ijin Usaha Mikro Kecil) OSS, Nomor Induk Berusaha (NIB), bukan Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI/POLRI, Pegawai BUMN/BUMD, mengisi Form Pendataan SIKP, melampirkan Surat Pernyataan Tanggung jawab mutlak dari pelaku usaha mikro, melampirkan foto tempat usaha.

"Jadi Bantuan UMKM kan sudah ada sebelumnya, ini kembali dikeluarkan pusat. Sehingga kami minta pendataan dilakukan untuk UMKM yang belum pernah mendapatkan bantuan," bebernya.

Halaman
12
Penulis: I Komang Agus Aryanta
Editor: Noviana Windri
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved