Relawan Alami Nyeri hingga Demam, BPOM Beberkan Hasil Uji Klinis Vaksin Nusantara
Relawan Alami Nyeri hingga Demam, BPOM Beberkan Hasil Uji Klinis Vaksin Nusantara, Kepala RSPAD: Indonesia akan Sejajar Negara Besar
lihat foto
"Tunggu saja rekomendasi dari BPOM selaku pihak berwenang yang mengeluarkan izin penggunaan vaksin di Indonesia," kata Nadia, Kamis.
Nadia juga memastikan bahwa pemerintah akan selalu mendukung pengembangan vaksin karya anak bangsa.
Namun, terkait penggunaan dalam program vaksinasi nasional, maka jenis vaksin tersebut harus sesuai kaidah penelitian dan memiliki manfaat dalam pembentukan antibodi.
Sebab, vaksin merupakan salah satu upaya negara dalam menekan laju penularan Virus Corona.
Kemenkes juga telah menargetkan sebanyak 181.554.465 orang menjadi sasaran program vaksinasi nasional yang diharapkan dapat mencapai target herd immunity atau kekebalan kelompok terhadap virus Corona.
"Pemerintah akan memastikan keamanan dari setiap vaksin Covid-19 yang akan digunakan untuk program vaksinasi," ujarnya.
Seperti diketahui, sejumlah anggota DPR datang ke RSPAD Gatot Soebroto Jakarta untuk mengikuti uji klinis Vaksin Nusantara, Rabu 14 April 2021.
Kepala RSPAD Gatot Soebroto Letnan Jenderal TNI dr Albertus Budi Sulistya menyebutkan, para anggota DPR itu menjadi sampel penelitian Vaksin Nusantara.
"Mereka menjalani penelitian sesuai dengan protokol penelitian," kata Budi ketika dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.
Dijelaskan, bila hasil penelitian membuktikan ada perolehan imunitas terhadap Covid-19, baik seluler maupun humoral dengan pemberian vaksin Nusantara, akan menjadi penemuan baru.
"Ini menjadi penemuan yang luar biasa dan aman," kata Budi.
Jika bangsa Indonesia memiliki vaksin nasional, apa pun mereknya, baik vaksin Nusantara, Merah Putih, maupun lainnya, Indonesia akan sejajar dengan negara besar.
"Indonesia akan sejajar dengan negara-negara besar dan memiliki harga diri bangsa sekaligus akan membantu perekonomian nasional," katanya.
Sebelumnya, Vaksin Nusantara memicu kontroversi di masyarakat setelah BPOM menghentikan penelitian vaksin itu karena ada sejumlah dokumen uji klinis fase I yang belum lengkap.
Di tengah kontroversi itu, anggota DPR RI justru ramai-ramai menyatakan dukungan.
