Breaking News:

Berita Tabanan

Adanya Laporan Warga Bangun Rumah, Dewan Pantau Bangunan di Kawasan Pangan Pertanian Tabanan Bali

DPRD Tabanan bersama sejumlah OPD Pemkab Tabanan melakukan kunjungan lapangan ke Desa Angseri, Kecamatan Baturiti, Tabanan, Selasa 20 April 2021.

ist
Suasana saat komisi I DPRD Tabanan bersama jajaran OPD Pemkab Tabanan melakukan kunjungan kerja di Kawasan Tanaman Pangan Desa Angseri, Kecamatan Baturiti, Tabanan, Selasa 20 April 2021. 

TRIBUN-BALI.COM, TABANAN - Jajaran Komisi I DPRD Tabanan bersama sejumlah OPD Pemkab Tabanan melakukan kunjungan lapangan ke Desa Angseri, Kecamatan Baturiti, Tabanan, Selasa 20 April 2021.

Hal tersebut berdasarkan adanya laporan bahwa warga membangun di kawasan pertanian pangan.

Sekaligus juga pemantauan perencanaan penerapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Dan di dalamnya tersebut, ada penegasan ketentuan bahwa 15 persen dikunci menjadi KP2B di setiap desa.

"Jadi kita melakukan kunjungan lapangan sekaligus pemantauan rencana penerapan KP2B itu," kata Ketua Komisi I DPRD Tabanan, I Putu Eka Putra Nurcahyadi saat dikonfirmasi, Selasa 20 April 2021. 

Eka melanjutkan, kemudian juga awalnya ada pengaduan dari warga bahwa ada pembangunan di kawasan perencanaan KP2B tersebut.

Ketua Komisi I DPRD Tabanan Menekankan Pemilihan Bendesa Harus Sesuai Perda Bali Nomor 4 Tahun 2019

DPRD Tabanan Minta Masalah Jalan Rusak & Sampah Harus Dituntaskan, Jangan Hanya Jadi Sekedar Wacana

Profil Ketua DPRD Tabanan, Kerja di Sawah hingga Jualan Es Keliling untuk Biaya Hidup

Namun, hingga saat ini masih belum ditetapkan sehingga masih menjadi kawasan pangan dan kelanjutannya warga diminta mengurus segala prizinannya. 

"Kalau sudah ditetapkan nanti akan berlaku surut. Karena belum ditetapkan, kita arahkan untuk proses perizinan. Karena kawasan tanaman pangan ini boleh diperuntukkan rumah tinggal 10 persen dari kawasan tersebut. Selama itu tidak ada masalah dengan penyandingnya," jelasnya. 

Kedepannya atau ketika menjadi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan ditetapkan, masyarakat diharapkan benar-benar menjaga atau mengendalikan kawasan tersebut dari pembangunan.

Kemudian, ketika ditetapkan nanti masyarakat juga diharapkan untuk memberikan masukan di wilayahnya masing-masing. 

"Khusus untuk yang kami kunjungi tadi kita sudah arahkan ke proses perizinannya. Kalau tidak bisa memprosesnya terpaksa kita stop dulu pembangunannya. Intinya kita tidak ingin ada izin yang keluar di KP2B ini, makanya kita pantau. Kalau memang ingin membangun, silahkan ajukan permohonan izinnya dulu agar kita bisa pantau pembangunannya," tegasnya.

Halaman
12
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved