Breaking News:

Sponsored Content

Bupati Sanjaya Teken Perjanjian Kerjasama,Harapkan Optimalisasi Pemungutan Pajak di Tabanan Terwujud

Penandatanganan secara langsung dilakukan Bupati Sanjaya di ruang rapat utama kantor Diskominfo Tabanan, disaksikan oleh Direktur Jenderal Perimbangan

Tribun Bali/I Made Prasetia Aryawan
Bupati Tabanan, I Komang Gede Sanjaya menandatangani Perjanjian Kerjasama Tahap III Optimalisasi Pemungutan Pajak Pusat dan Pajak Daerah antara DJP, DJPK dan Pemda yang dilaksanakan secara daring melalui zoom meeting oleh Kementian Keuangan melalui Direktorat Perimbangan Keuangan, Rabu, (21/4/2021). 

TRIBUN-BALI.COM, TABANAN - Bupati Tabanan, I Komang Gede Sanjaya menandatangani Perjanjian Kerjasama Tahap III Optimalisasi Pemungutan Pajak Pusat dan Pajak Daerah antara DJP, DJPK dan Pemda yang dilaksanakan secara daring melalui zoom meeting oleh Kementian Keuangan melalui Direktorat Perimbangan Keuangan, Rabu, 21 April 2021.

Penandatanganan secara langsung dilakukan Bupati Sanjaya di ruang rapat utama kantor Diskominfo Tabanan, disaksikan oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan RI Astera Primanto Bhakti.

Terungkap pada kesempatan itu, penandatanganan Perjanjian Kerjasama ini dilakukan bersamaan dengan 77 Pemda lainnya.

Hal ini dilakukan Pemkab Tabanan sebagai wujud upaya untuk meningkatkan pendapatan dari penerimaan pajak daerah guna meningkatkan PAD serta menunjang kebijaksanaan Pemerintah dalam daya saing dan kesejahteraan masyarakat.

Baca juga: Fasilitas Telah Dibangun, TPP Sanda Tabanan Tak Kunjung Difungsikan secara Optimal

Seiring dengan perkembangan teknologi saat ini, dimana pengelolaan perpajakan daerah yang modern perlu segera dilakukan.

Artinya, ini merupakan pendapatan selain dari sektor Pertanian dan Pariwisata.

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan RI Astera Primanto Bhakti mengatakan, terkait penerimaan pajak baik pusat maupun daerah ini memang tidak bisa terlepas dari kerjasama dan kolaborasi dari berbagai pihak.

Sebagaimana diketahui, direktorat jenderal pajak di seluruh Indonesia memiliki kantor mungkin ada 400-an kantor di seluruh Indonesia.

"Dan daerah di seluruh Indonesia, dari Provinsi, Kabupaten dan Kota mungkin ada 542 Kantor, jadi mohon maaf kalau nanti ada daerah yang belum kebagian perjanjian ini," ujarnya.

Ia menambahkan, kegiatan kali ini merupakan penandatanganan dokumen perjanjian yang ketiga kalinya dan dimulai sejak tahun 2019 yang lalu.

Halaman
12
Penulis: I Made Prasetia Aryawan
Editor: Wema Satya Dinata
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved