Breaking News:

Berita Klungkung

8 Badan Usaha di Klungkung Bali Tunggak Iuran JKN-KIS Pekerjanya

ada sejumlah 489 orang yang terdiri dari pekerja dan keluarganya tidak mendapatkan layanan BPJS Kesehatan.

Tribun Bali/Eka Mita
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Klungkung, Endang Triana Simanjuntak, Jumat, (23/4). 

TRIBUN-BALI.COM, SEMARAPURA - Delapan badan usaha di Klungkung masih menunggak iuran iuran Jaminan Kesehatan Nasional– Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) per Maret 2021.

Akibatnya ada sejumlah 489 orang yang terdiri dari pekerja dan keluarganya tidak mendapatkan layanan BPJS Kesehatan.

"Delapan badan usaha itu terdampak Covid-19 dan tutup sementara waktu hingga  tidak mampu membayar iuran kepesertaan JKN-KIS para pegawainya," ujar Kepala BPJS Kesehatan Cabang Klungkung, Endang Triana Simanjuntak, Jumat, 23 April 2021.

Agar para pegawai dan anggota keluarga pegawai dapat kembali mendapatkan layanan JKN-KIS, total iuran kepesertaan JKN-KIS yang harus dibayarkan delapan badan usaha itu per Maret 2021 sebanyak Rp 39.791.620.

"Jika kami total dari pegawai dan anggota keluarganya, ada 489 peserta dari 8 badan usaha yang menunggak itu. Agar mereka kembali mendapatkan pelayanan BPJS Kesehatan, badan usaha itu harus melunasi tunggakannya," jelasnya.

Gandeng Kejari Denpasar, BPJS Kesehatan Optimalkan Kepesertaan JKN-KIS Bagi Pekerja

Patuhkan Badan Usaha, BPJS Kesehatan Cabang Singaraja Gandeng Pengawas Tenaga Kerja

Pemerintah Susun Kebijakan Penerapan Kelas Standar untuk Peserta BPJS Kesehatan

Meskipun tutup sementara waktu, menurutnya badan usaha tersebut tetap berkewajiban membayarkan iuran kepesertaan JKN-KIS para pegawainya.

Walaupun statusnya pegawainya dirumahkan. Mengingat sampai saat  ini belum ada diatur dalam Undang-Undang Industrial tentang istilah tutup sementara.

 “Secara undang-undang kami tidak bisa melakukan penghapusan tagihan ataupun penutupan tagihan. Karena tidak ada undang-undang untuk melakukan penutupan tagihan terhadap yang menyatakan tutup sementara saat pandemi,” jelas Endang Triana.

Bagi badan usaha yang masih melakukan tunggakan tersebut, tetap dilakukan penagihan sesuai protap.

Yakni dilakukan 3 kali penagihan, melalui lisan, tertulis, maupun langsung datang.

Jika upaya penagihan tidak berhasil, maka akan melanjutkan dengan proses pemeriksaan kepatuha yang  akan melibatkan Dinas Tenaga Kerja, Kejaksaan, dan Badan Pengawas. 

"Terkait 8 badan usaha di Klungkung itu, kami baru tahap penagihan,” ujarnya.

Penulis: Eka Mita Suputra
Editor: Noviana Windri
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved