Berita Bali

Jelang Lebaran, Disnaker Bali Buka Posko Pengaduan THR, Ini Tugasnya

Jelang hari raya Idul Fitri atau Lebaran 2021 Dinas Tenaga Kerja dan ESDM Provinsi Bali membentuk posko pengaduan Tunjangan Hari Raya (THR).

Dokumentasi Pemprov Bali
Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral (Disnaker ESDM) Provinsi Bali Ida Bagus Ngurah Arda 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Jelang hari raya Idul Fitri atau Lebaran 2021 Dinas Tenaga Kerja dan ESDM Provinsi Bali membentuk posko pengaduan Tunjangan Hari Raya (THR).

Posko tersebut bertugas untuk menampung dan memproses laporan dari para pekerja yang merasa belum mendapat THR jelang hari raya keagamaan.

“Sudah setiap tahun itu rutin sifatnya."

"Kita buat posko pengaduan THR, tentunya di Dinas Provinsi,” kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan ESDM Bali, Ida Bagus Ngurah Arda saat dikonfirmasi, Selasa 27 April 2021.

Oleh sebab itu, Arda mengimbau pekerja yang belum dibayarkan tunjangan hari raya (THR) sesuai batas waktu yang ditentukan, bisa melapor ke Posko Pengaduan THR Keagamaan 2021.

Baca juga: Sebentar Lagi PNS Dapat THR Penuh dan Cair Lebih Cepat, Bagaimana dengan Anda?

Bahkan, ia memastikan pihaknya akan memproses dan menindak tegas apabila ada perusahaan yang belum memenuhi hak-hak para pekerjanya, khususnya THR.

“Kalau ada masyarakat atau khususnya pekerja yang mengadu kita tampung, dan tentunya kita tindak lanjuti, tergantung permasalahannya. Kalau memang kealpaan atau kelupaan dari pihak perusahaan ya kita ingatkan, kita luruskan,” tegasnya.

Saat disinggung mengenai apakah selama ini sudah ada laporan yang masuk ke posko pengaduan tersebut.

Arda menjawab secara diplomatis, ia mengakui selama ini belum banyak laporan yang masuk ke posko tersebut.

Pasalnya, menurutnya, banyak perusahaan di Bali yang masih memenuhi hak-haknya kepada para pekerja.

“Gema pengaduan tidak banyak, ada sih ada. Kan wajib mereka membayar,” ujarnya.

Pihaknya menjelaskan apabila ada perusahaan yang tidak mampu membayarkan THR kepada para pekerjanya, maka perusahaan diwajibkan untuk menunjukkan bukti-buktinya kepada pemerintah sebagai dasar melakukan musyawarah dengan pihak pekerja.

Akan tetapi, ia menegaskan bahwa THR tersebut tetap wajib dibayar sebelum hari raya.

Baca juga: Rencana Pencairan THR PNS 2021 Dilakukan H-10 Idul Fitri, Ini Rincian Tunjangan dan Besaran Diterima

“Kalau tidak mampu membayar perusahaan menunjukkan bukti-bukti tidak bisa membayar dengan dasar itu mereka melakukan musyawarah dengan pihak pekerja. Intinya ya tetap dibayarkan sebelum hari raya,” tegasya.

Halaman
123
Sumber: Tribun Bali
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved