Peringatan May Day

50 Ribu Buruh Akan Ikut Peringatan May Day, Tahun Ini Mengusung Dua Isu Utama

Ada dua isu yang diusung dalam May Day tahun ini. Isu pertama adalah batalkan UU Cipta Kerja, sedangkan yang kedua berlakukan UMSK.

Editor: DionDBPutra
KOMPAS.COM
Ilustrasi. Suasana saat peringatan May Day tahun 2014 di Bundaran HI Jakarta. 

TRIBUN-BALI.COM, JAKARTA – Sebanyak 50 ribu orang buruh dari berbagai elemen bakal mengikuti peringatan Hari Buruh Internasional ( May Day) pada 1 Mei 2021.

Aksi di Jakarta akan dipusatkan di Istana dan Mahkamah Konstitusi.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan puluhan ribu buruh itu di antaranya berasal dari 3.000 perusahaan dan pabrik di 200 kabupaten/kota, dan 24 provinsi.

Menurut Said Iqbal, ada dua isu utama yang akan diusung dalam May Day tahun ini.

“Isu pertama adalah batalkan UU Cipta Kerja, sedangkan yang kedua adalah berlakukan UMSK tahun 2021,” katanya.

Baca juga: Jokowi Terbitkan PP Atur Formulasi Penetapan Upah Minimum Buruh, Begini Isinya

Baca juga: Mengenang Sosok Marsinah di Hari Buruh 1 Mei, Aktivis Buruh yang Tak Mau Mengalah pada Nasib

Saat ini, KSPI sedang melakukan uji formil dan uji materiil terhadap Omnibus Law UU Cipta Kerja.

Berkaitan dengan itu, kaum buruh meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk mendengarkan apa yang disampaikan kaum buruh dalam May Day.

Menurutnya, penolakan kaum buruh terhadap Omnibus Law bukan tanpa alasan.

“Bagi kami, UU Cipta Kerja menghilangkan kepastian kerja (job security), kepastian pendapatan (income security), dan jaminan sosial (social security,” kata Said Iqbal.

Ia mengungkapkan, tidak adanya kepastian kerja tercermin dari dibebaskannya penggunaan outsourcing untuk semua jenis pekerjaan. Sehingga seluruh buruh yang dipekerjakan oleh pengusaha bisa saja adalah buruh outsourcing.

Begitu pun dengan buruh kontrak, katanya, yang saat ini tidak ada lagi batasan periode kontrak, sehingga buruh bisa dikontrak berulang-ulang hingga puluhan kali.

Sementara tidak adanya kepastian pendapatan terlihat dari dihilangkannya upah minimum sektoral.

Terkait adanya klausa bahwa upah minimum kabupaten/kota dapat ditetapkan, katanya, kata “dapat” di sini artinya, UMK bisa ditetapkan dan bisa juga tidak. Jika tidak ditetapkan, maka akan terjadi penurunan daya beli buruh yang signifikan.

Begitu pun dengan tidak adanya jaminan sosial. Keberadaan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), dinilai belum mampu memberikan proteksi kepada buruh yang kehilangan pekerjaan.

Selain buruh kontrak dan outsourcing akan sulit mengakses JKP, dana JKP pun diambil dari dana JKK dan JKM sehingga ke depan dikhawatirkan akan terjadi gagal bayar.

Said Iqbal mengaku sudah bertemu dan berkoordinasi dengan gerakan mahasiswa seperti BEM SI, KAMMI, dan beberapa BEM di kampus besar terkait dengan aksi May Day.

Saat May Day nanti, katanya, mahasiswa dan buruh akan bersatu dan turun jalan bersama untuk menyuarakan penolakan terhadap Omnibus Law.

“Karena masalah Omnibus Law bukan hanya masalah kami yang saat ini sedang bekerja, tetapi juga generasi muda yang nanti akan memasuki pasar kerja,” ujarnya. (Tribun Network/Reynas Abdila/sam)

Sumber: Tribunnews
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved