Breaking News:

Wawancara Tokoh

Pekerja Migran Ilegal Asal Indonesia Capai Angka 80 Persen, Mayoritas Perempuan

Ia menyebut mayoritas korban dari iming - iming PMI Ilegal adalah perempuan dari sektor pekerja informal

Thinkstock
Ilustrasi TKI 

TRIBUN-BALI.COM, BADUNG - Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) mengungkap jumlah tenaga kerja asal Indonesia dengan kasus penempatan ilegal berada di angka fantastis yaitu 80 persen.

Hal ini disampaikan oleh Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani dalam acara Rapat Koordinasi Nasional Satgas Pemberantasan Sindikat Penempatan PMI Ilegal di The Stones Hotel, Legian, Kuta Selatan, Badung, Bali, Selasa 27 April 2021 malam.

"Pekerja Migran ilegal sindikatnya kita kejar, kita ingin memenjarakan mereka dan keuangan dibekukan. Dari 3,7 juta pekerja kita yang tercatat dalam sistem yang kami miliki by name by adress, penempatan, pekerjaan dan hak-hak ada. Sementara World bank lembaga internasional yang risetnya kita yakini merilis PMI kita ada 9 juta, artinya ada selisih gap 5,3 juta, kita yakini 80 persen korban penempatan ilegal," jelas dia dijumpai Tribun Bali di sela acara.

Pemberantasan praktik-praktik jalur PMI ilegal menjadi fokus utama pembahasan dalam Rakornas yang diselenggarakan Rabu 27 April 2021 hingga Kamis 28 April 2021 untuk memberantas jalur pekerja migran ilegal di tanah air.

"Mafia sindikat penempatan PMI ilegal ini mereka memiliki atribut kekuasaan, musuh negara, 1 tahun terakhir kami melakukan pencegahan 800 calon pekerja migran diselamatkan, 90 persen ibu-ibu. Dengan membayar sekian juta mereka akan ditempatkan," sebutnya.

Ia menyebut mayoritas korban dari iming - iming PMI Ilegal adalah perempuan dari sektor pekerja informal yang tersebar dari Nusa Tenggara Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Jawa Timur.

Sedangkan wilayah Bali, tergolong wilayah yang minim PMI Ilegal.

Penempatan PMI asal Bali ini unik dan memiliki karakteristik yang berbeda dibanding daerah lain serta terstruktur dan sistematis, bahkan tercatat secara detail.

"Perlakuan umum dialami PMI ilegal adalah kekerasan fisik, kekerasan seksual, gaji tidak dibayar, risiko tinggi, oleh karena itu kita perangi para sindikat yang menempatkan pekerja ilegal melalui jalur yang tidak resmi dan mengandung risiko tinggi," jelasnya.

Oleh sebab itu, untuk mengikis kasus-kasus tersebut dialami oleh pahlawan devisa kedepannya, BP2MI gencar melakukan sosialisasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 di sejunlah provinsi di Indonesia, salah satunya Bali.

Halaman
123
Penulis: Adrian Amurwonegoro
Editor: Eviera Paramita Sandi
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved