Myanmar

Kudeta Melumpuhkan Ekonomi, Separuh Penduduk Myanmar Terancam Jatuh Miskin

Program Pembangunan PBB, UNDP, memperkirakan hingga 2022 hampir separuh penduduk Myanmar bisa jatuh miskin.

Editor: DionDBPutra
AFP/STR
Para tamu menyaksikan parade militer yang diselenggarakan junta militer Myanmar untuk memperingati Hari Angkatan Bersenjata di Naypyidaw, Sabtu 27 Maret 2021. Militer ambil alih kekuasaan sejak 1 Februari 2021. 

TRIBUN-BALI.COM, NAYPIYDAW- Kudeta militer di Myanmar di tengah pandemi Covid-19 melumpuhkan ekonomi negara itu.

Program Pembangunan PBB, UNDP, memperkirakan hingga 2022 hampir separuh penduduk Myanmar bisa jatuh miskin.

Dalam laporan terbarunya, UNDP memprediksi hingga 25 juta penduduk Myanmar atau hampir separuh populasi terjerembab ke bawah garis kemiskinan.

"Covid-19 dan krisis politik menciptakan pukulan ganda yang mendorong kaum paling rentan semakin dalam ke jurang kemiskinan,” kata Asisten Sekretaris Jendral UNDP, Kanni Wignaraja kepada Reuters.

Baca juga: Obama Sedih Melihat Kekerasan di Myanmar yang Kian Memilukan

Baca juga: Jokowi Desak Junta Myanmar Setop Kekerasan, Jenderal Min Akan Penuhi Permintaan Pemimpin ASEAN

"Perkembangan yang dicapai melalui transisi demokrasi, meski jauh dari sempurna, lenyap dalam hanya beberapa bulan,” katanya seperti yang dilansir dari DW Indonesia pada Jumat 30 April 2021.

Wignaraja menambahkan, pembangunan di Myanmar merosot ke level 2005, ketika junta militer masih berkuasa dan separuh populasi tergolong miskin.

Studi UNDP mencatat, pada akhir tahun lalu rata-rata 83 persen rumah tangga melaporkan pendapatan berkurang separuhnya akibat pandemi Covid-19.

Saat ini jumlah penduduk miskin di Myanmar meningkat 11 persen.

Perempuan dan anak-anak

Gejolak politik di Myanmar berawal saat petinggi militer yang dipimpin Jendral Min Aung Hlaing melakukan kudeta militer pada 1 Februari 2021.

Militer menurunkan paksa pemerintahan sipil hasil pemilihan umum bulan November tahun 2020.

Pemimpin de facto Myanmar, Aung San Suu Kyi, dan sejumlah pejabat sipil lain ditahan, sementara pasukan anti-huru-hara dan militer diterjunkan menghadang aksi demonstrasi di jalanan.

Sejauh ini aparat keamanan telah menewaskan lebih dari 750 warga sipil Myanmar. Demikian klaim sejumlah organisasi HAM.

Laporan UNDP mencatat perempuan dan anak-anak akan menanggung beban terbesar dari kemunduran ekonomi Myanmar.

Halaman
12
Sumber: Kompas.com
  • Berita Terkait :#Myanmar
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved