Breaking News:

Putusan MK: Penyadapan, Penggeledahan, dan Penyitaan Tak Perlu Izin Dewan Pengawas KPK

Langkah penyidik KPK melakukan penggeledahan, penyadapan dan penyitaan tidak perlu izin Dewan Pengawas KPK lagi.

Tribunnews/Jeprima
Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman. MK memutuskan langkah KPK melakukan penggeledahan, penyadapan dan penyitaan tidak perlu izin Dewan Pengawas. 

TRIBUN-BALI.COM, JAKARTA - Langkah penyidik KPK melakukan penggeledahan, penyadapan dan penyitaan tidak perlu izin Dewan Pengawas KPK lagi.

Demikian putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan sebagian permohonan uji materil Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK).

Permohonan uji materil diajukan oleh sejumlah akademisi yakni Rektor Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta Fathul Wahid, Dekan Fakultas Hukum UII Abdul Jamil, Direktur Pusat Studi HAM UII Yogyakarta Eko Riyadi, dan Direktur Pusat Studi Kejahatan Ekonomi FH UII Yogyakarta Ari Wibowo.

Baca juga: Novel Baswedan Sudah Dengar Informasi Mengenai Penyidik KPK yang Terancam Dipecat

Baca juga: Hasil Penggeledahan di Rumah Azis Syamsuddin, KPK Temukan Bukti Kasus Suap

"Mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian," kata Ketua MK Anwar Usman dalam sidang yang disiarkan secara daring, Selasa 4 Mei 2021.

MK mengabulkan permohonan uji materil terkait Pasal 12B ayat (1) UU KPK mengenai izin tertulis Dewan pengawas KPK dalam proses penyadapan.

Hakim Konstitusi Aswanto mengatakan, kewenangan institusi penegak hukum tidak boleh diintervensi serta tidak boleh ada lembaga yang bersifat ekstra yudisial.

Sebab intervensi akan menjadi ancaman bagi independensi penegak hukum dan dapat melemahkan prinsip negara hukum.

Aswanto mengatakan, ketentuan mengenai izin tertulis Dewan Pengawas untuk melakukan penggeledahan dapat mengesankan bahwa pimpinan KPK merupakan subordinat.

MK menyatakan penyadapan tidak lagi memerlukan izin, namun pimpinan KPK hanya perlu memberitahukan informasi kepada Dewan Pengawas.

“Mahkamah menyatakan tindakan penyadapan yang dilakukan Pimpinan KPK tidak memerlukan izin dari Dewan Pengawas namun cukup dengan memberitahukan kepada Dewan Pengawas yang mekanismenya akan dipertimbangkan bersama-sama,” kata Aswanto.

Permohonan lainnya yakni mengenai izin terkait penggeledahan dan penyidaan dari Dewan Pengawas. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 47 ayat (1) UU KPK.

Halaman
12
Editor: DionDBPutra
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved