Bicara di Rapat Paripurna DPR RI, Putu Supadma Rudana: Saya Tidak Mau Masyarakat Bali Hanya di PHP

Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Demokrat Dapil Bali, Putu Supadma Rudana alias PSR yang diberikan kesempatan untuk berbicara menyentil langkah

Penulis: Ragil Armando | Editor: Wema Satya Dinata
Istimewa
Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Demokrat Dapil Bali, Putu Supadma Rudana alias PSR dalam rapat paripurna DPR RI pembukaan masa sidang V tahun 2020-2021, Kamis 6 Mei 2021. 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menggelar rapat paripurna pembukaan masa sidang V tahun 2020-2021, Kamis 6 Mei 2021.

Adapun agenda rapat paripurna hari ini adalah pidato pembukaan masa sidang oleh Ketua DPR.

Kemudian dilanjutkan pelantikan anggota DPR Pengganti Antar Waktu (PAW).

Dalam rapat tersebut, Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Demokrat Dapil Bali, Putu Supadma Rudana alias PSR yang diberikan kesempatan untuk berbicara menyentil langkah pemerintah yang menurutnya belum maksimal dalam memulihkan pariwisata yang menjadi sokoguru ekonomi Bali.

Baca juga: Komisi IV DPR RI Minta Pemprov Bali Berikan Pendampingan Pasca Panen kepada Para Petani

Apalagi, Bali sendiri hampir 1,5 tahun terpuruk kondisi perekonomiannya akibat pandemi Covid-19.

Padahal Bali, sendiri menurut PSR merupakan salah satu wilayah yang menjadi penyumbang terbesar devisa dari sektor tersebut kepada negara.

“Yang kedua saya sendiri dari dapil, daerah pemilihan Bali kita ketahui, saya ingat  lebih dari setahun yang lalu telah berbicara soal dampaknya terhadap kepariwisataan Indonesia khususnya Bali sebagai destinasi utama kepariwisataan Indonesia,di sana kami, saya sendiri selalu turun dan melihat kondisi begitu parah dan terpukul,” katanya.

PSR sendiri menyebut bahwa dari berbagai turun ke bawah (turba) di lapangan, pihaknya menangkap aspirasi bahwa masyarakat Bali sudah bosan mendengar berbagai janji dan harapan palsu terkait pembukaan pariwisata ataupun bantuan bagi masyarakat, utamanya pelaku pariwisata.

Bahkan, pihaknya meminta agar pemerintah pusat secara konkrit melalui berbagai kementerian atau stakeholder terkait benar-benar serius dalam membantu pemulihan ekonomi Bali.

“Saya tidak mau masyarakat kami di Bali hanya di PHP, diberikan harapan palsu, janji-janji palsu itu untuk diberikan bantuan. Tapi kami ingin secara konkrit berbagai mitra atau berbagai Kementerian yang hadir ke Bali justru hadir secara komprehensif untuk membantu,” tegasnya.

Oleh sebab itu, Wasekjen DPP Demokrat ini mendorong DPR RI sebagai lembaga eksekutif mengambil sikap dengan memberikan masukan langsung kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengambil langkah konkrit dalam membangun pariwisata dan perekonomian Bali.

“Karena pukulan, telaknya pukulan ekonomi di Bali begitu besar dan begitu berdampak kepada masyarakat bukan saja pelaku pariwisata, UMKM, dan lainnya, usaha restoran, hotel, dan lainnya sangat berdampak.

Oleh karena itu kami ingin mendengar atau pimpinan DPR langsung memberikan masukan kepada Presiden agar memberikan bantuan konkrit nyata segera,” pintanya.

Hal ini menurutnya harus segera dilakukan mengingat masyarakat Bali sudah benar-benar terpuruk secara ekonomi.

Baca juga: Komisi III DPR RI Kunker Reses di Bali, Bahas Tingginya Kasus Narkotika Bersama Kapolda Bali

“Karena memang sudah tahapan yang sangat sulit dan dampaknya begitu dalam dan besar kepada masyarakat kita di Bali,” paparnya. (*)

Artikel lainnya di Berita Bali

Sumber: Tribun Bali
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved