Breaking News:

Payangan dan Tampaksiring Diusulkan Jadi Kawasan Pariwisata, Hotel 5 Lantai Boleh Berdiri  

Wilayah masuk sebagai kawasan pariwisata adalah wilayah yang diperbolehkan membangun hotel atau bangunan berlantai lima.

Tribun Bali/I Wayan Eri Gunarta
DPRD Gianyar bersama Pemkab Gianyar menggelar rapat pembahasan perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Gianyar di ruang sidang DPRD Gianyar, Jumat 7 Mei 2021. 

TRIBUN-BALI.COM, GIANYAR - DPRD Gianyar bersama Pemkab menggelar rapat pembahasan perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Gianyar di ruang sidang DPRD, Jumat 7 Mei 2021. Dalam rapat ini, Kecamatan Payangan dan Tampaksiring diusulkan menjadi kawasan pariwisata.

Ketua DPRD Gianyar, I Wayan Tagel Winarta mengatakan target pengesahan RTRW menjadi Peraturan Kepala Daerah (Perkada) paling lambat Agustus 2021 ini. Tagel Winarta menjelaskan, RTRW Gianyar menyikapi terkait RTRW Provinsi Bali yang sudah disahkan oleh Kementerian.

"Kami di Gianyar melanjutkan. Kabetulan sudah sejak lima tahun RTRW kita terkatung katung atau tidak dibahas. Sebab waktu itu RTRW Provinsi belum kelar, juga karena kemarin ada pemilu serta ada beberapa koreksi RTRW Provinsi di pusat," ujarnya.

Tagel mengatakan, ada beberapa usulan perubahan yang disampaikan. Satu di antaranya terkait kawasan pariwisata. Selama ini daerah yang ditetapkan sebagai kawasan pariwisata hanya Ubud dan Desa Lebih, Gianyar.

Namun ada usulan Kecamatan Payangan dan Tampaksiring juga masuk sebagai kawasan pariwisata. "Ada usulan perluasan kawasan pariwisata. Payangan dan Tampaksiring muncul. Sebelumnya hanya Ubud dan Lebih. Sekarang masuk Payangan karena banyak hotel," ujarnya.

Nilai lebih saat suatu wilayah masuk sebagai kawasan pariwisata, kata dia adalah wilayah tersebut diperbolehkan membangun hotel atau bangunan berlantai lima.

Namun Tagel menegaskan meski suatu kecamatan masuk dalam zona kawasan pariwisata, belum berarti di setiap zona boleh dibangun hotel. Sebab beberapa zona tentu akan masuk ke dalam zona hijau.

"Kalau dulu, nilai plus yang mereka dapatkan kalau masuk zona pariwisata, dia boleh membangun lima lantai atau hotel berbintang. Kalau di non pariwisata tidak boleh hotel, hanya akomodasi, seperti vila saja," ujarnya.

"Namun lantaran RTRW ini menyesuaikan dengan UU Cipta Kerja, implementasinya akan beda. Di mana di daerah pariwisata itu belum tentu boleh membangun hotel dan begitu sebaliknya, di kawasan yang tidak masuk zona pariwisata, belum tentu di sana tidak boleh membangun hote," jelasnya.  

"Alasannya karena UU Cipta Kerja adalah perimbangan per kecamatan. Maksudnya, kami akan tetapkan misalnya Payangan masuk daerah pariwisata, di dalamnya nanti ada desa yang masuk zona hijau atau tidak boleh membangun hotel," sambung politikus PDIP ini.

Meneruskan Aspirasi

Ketua DPRD Gianyar, I Wayan Tagel Winarta menjelaskan, terkait spesifikasinya, hal tersebut masih dalam pembahasan. Namun Tagel menegaskan, setiap usulan merupakan aspirasi dari masyarakat.

"Penetapan jalur hijau itu berdasarkan hasil konsultasi publik dan nanti ditetapkan oleh Bupati mengacu pada KP2B. Nanti, RTRW ini tidak disahkan dalam bentuk Perda, melainkan dalam bentukb Peraturan Kepala Daerah atau Perkada," tandasnya.

Penulis: I Wayan Eri Gunarta
Editor: I Putu Darmendra
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved