Berita Bali

Rakyat Bali Sudah Lelah, Geruduk DPRD, GMNI Minta Pariwisata Dibuka

Tidak kunjung dibukanya Bali bagi pariwisata internasional membuat gerah banyak pihak, tidak terkecuali kaum intelektual

Tribun Bali/Ragil Armando
Para aktivis mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Denpasar yang menggeruduk DPRD Bali, Jumat 7 Mei 2021. 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR – Tidak kunjung dibukanya Bali bagi pariwisata internasional membuat gerah banyak pihak, tidak terkecuali kaum intelektual.

Seperti yang dilakukan oleh para aktivis mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Denpasar yang menggeruduk DPRD Bali, Jumat 7 Mei 2021.

Mereka menggeruduk DPRD Bali untuk mempertanyakan ketegasan sikap dewan dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat.

Menurut mereka, banyak masyarakat, utamanya yang menggantungkan hidupnya di sektor pariwisata seakan tertipu atau merasa di-PHP akibat tidak kunjung dibukanya pariwisata.

Baca juga: Vaksinasi Gotong Royong Mulai 17 Mei Pakai Vaksin Sinopharm, Biaya Ditanggung Pengusaha

Tidak hanya itu, mereka juga datang untuk membahas terkait nasib buruh dan keberlangsungan ketahanan pangan di Bali.

Rombongan aktivis GMNI itu ditemui Wakil Ketua DPRD Bali, Tjokorda Gde Asmara Putra Sukawati alias Cok Asmara di ruang rapat gabungan DPRD Bali.

Dalam pertemuan tersebut, Ketua Biro Hukum, Advokasi, dan Kajian Strategis, GMNI Denpasar, Daffa Daifullah menyebutkan, hingga saat ini pihaknya belum melihat adanya keseriusan pemerintah dalam membuat kebijakan yang membantu kebangkitan perekonomian Bali.

Bahkan dari kebijakan sejak Covid-19 muncul belum ada langkah riil yang dilakukan untuk membantu pariwisata bangkit kembali.

"Menteri Pariwisata (Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno, Red), misalnya, membuat ada zona- zona hijau. Itu bagian kebijakan pariwisata diharapkan akan kembali. Kami akan tetap memastikan jangan sampai kebijakan pariwisata sampai kepada masyarakat akan berbeda-beda," jelasnya.

Ia mengatakan, banyak masyarakat Bali yang sudah lelah menunggu janji-janji pemerintah pusat untuk membuka pariwisata Bali.

Padahal, menurutnya, perekonomian masyarakat Bali sudah benar-benar terpuruk akibat pandemi.

“Masyarakat Bali capek kemakan hoax terus pemerintah. Sebab sangat berdampak sekali dengan masyarakat. Secara sosiologis banyak juga terdampak, selain pelaku pariwisata, seperti buruh, dan kami sebagai agen perubahan selalu juga merasakan sakitnya. Kesempatan ini kami suarakan itu," tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Daffa menambahkan harus menjadi catatan buat pemerintah setiap mengeluarkan kebijakan.

"Kami dari GMNI mendesak Gubernur Bali dan DPRD satu suara memastikan pembukaan pariwisata Juni atau Juli ini. Sebab sangat banyak sekali dijanjikan sebelumnya. Kami melihat tanda-tanda kena hoax lagi dari pemerintah pusat," sambungnya.

Halaman
1234
Sumber: Tribun Bali
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved