Berita Gianyar

Anggota DPR, Nyoman Parta Didatangi Warga Pejeng, Minta Bantuan Tengahi Kasus Tanah

Sejumlah krama Pejeng, Kecamatan Tampaksiring, Gianyar, Bali mendatangi kediaman anggota DPR RI, I Nyoman Parta, di Desa Guwang, Kecamatan Sukawati

Tribun Bali/I Wayan Eri Gunarta
Sejumlah krama Pejeng, Kecamatan Tampaksiring, Gianyar, Bali mendatangi kediaman anggota DPR RI, I Nyoman Parta, di Desa Guwang, Kecamatan Sukawati, Gianyar Selasa 18 Mei 2021 malam. 

TRIBUN-BALI.COM, GIANYAR - Sejumlah krama Pejeng, Kecamatan Tampaksiring, Gianyar, Bali mendatangi kediaman anggota DPR RI, I Nyoman Parta, di Desa Guwang, Kecamatan Sukawati, Gianyar Selasa 18 Mei 2021 malam.

Mereka merupakan perwakilan 70 song atau rumah dengan jumlah lebih dari 1.120 orang.

Anggota Fraksi PDIP ini diminta oleh warga untuk mencarikan jalan keluar terhadap persoalan krama ini bersama prajuru desa adatnya. 

Di mana persoalan tersebut adalah, pihak prajuru setempat mensertifikasi tanah tebe (belakang rumahnya) sebagai milik desa adat.

Baca juga: 110 WN China Masuk Indonesia di Hari Lebaran, DPR Minta Penjelasan Lengkap

Kepada wartawan, Rabu 19 Mei 2021, Parta mengatakan, krama yang datang ini menyampaikan beberapa hal.

Mulai dari, krama yang datang sangat setuju dan mendukung tanah AYDS (ayahan desa) disertifikatkan menjadi tanah milik desa adat.

"Namun hanya untuk tanah sikut sataknya (tanah seputar rumah yang berada di dalam lingkungan merajan/sanggah sampai pintu keluar rumah)," ujarnya.

Mereka, kata Parta, menyampaikan keberatan diluar tanah ayahan desa, yaitu tanah milik yang sudah didiami dan dikuasai secara turun-termurun dan sudah ber- SPPT.

Anggota Komisi VI DPR RI PSR Kembali Salurkan 5 Ribu Paket Bantuan Sembako untuk Masyarakat Bali

"Mereka juga punya pipil dan persil, namun saat pogram PTSL, tanah-tanah yang sudah ber- SPPT itu disertifikatkan atas nama Desa Adat," ujarnya.

Krama ini, kata dia, menyampaikan saat pogram PTSL dilaksanakan, tidak dilakukan sosialisasi.

Namun di satu sisi, di sana ada tanah yang memiliki pipil dan persik, serta SPPT yang mendapatkan sertifikat hak milik. 

"Sementara mereka yang datang ini, seluruh tanahnya disertifikatkan atas nama Desa Adat, perbedaan ini membuat mereka berkeberatan. Krama yang berkeberatan telah meminta adannya mediasi namun belum ada selusi, akhirnnya perwakilan warga melaporkan Bendesa ke Polres Gianyar," ujarnya.

Bicara di Rapat Paripurna DPR RI, Putu Supadma Rudana: Saya Tidak Mau Masyarakat Bali Hanya di PHP

Lebih lanjut dikatakannya, akibat dari melaporkan Bendesa ke polisi, warga dikenakan sanksi kanorayang atau kesepekan.

"Saya akan memediasi persoalan ini, dan mencari informasi dari kedua belah pihak," ujar Parta.

Parta pun mengajak kedua belah pihak, supaya selalu memperkuat pasubayan di desa adat, paras paros sarpanaya, seguluk segilik selunglung sebayantaka, jele melah nyame gelah. (*)

Ikuti berita terkini Tribun Bali

Sumber: Tribun Bali
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved