Breaking News:

Berita Buleleng

Lahan 1,7 Hektare di Desa Julah Buleleng Disengketakan hingga Mahkamah Agung,Begini Duduk Perkaranya

Hal ini menyusul kasus sengketa tanah Desa Pakraman Julah Buleleng Nomor  18/G/PTUN-DPS dan 19/G./2020./PTUN-DPS di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN

Penulis: Adrian Amurwonegoro | Editor: Wema Satya Dinata
Tribun Bali/Adrian Amurwonegoro
Kelian Desa Adat Julah, Buleleng, Ketut Sidemen bersama perwakilan warga memperjuangkan hak atas tanah bersama tim advokat di Renon, Denpasar, Bali, Rabu 12 Mei 2021. 

Untuk diketahui kronologisnya, bahwa Putusan PTUN Denpasar menetapkan untuk menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II mengenai Masa Tenggang waktu mengajukan gugatan dan Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima dan Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3.408.900 (Tiga Juta Empat Ratus Delapan Ribu Sembilan Ratus Rupiah).

Bermula dari terbakarnya kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng pada tahun 1999, Berdasarkan surat petunjuk penanganan akibat terbakarnya kantor pertanahan Kabupaten Buleleng yang dikeluarkan Kepala BPN RI bahwa setiap sertifikat tanah yang terbit sebelum kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng terbakar harus dilakukan pendataan ulang.

Pada saat pendataan ulang keduanya malah mengakui secara sepihak tanah milik Desa Pakraman Julah yang sudah bersertifikat pada tahun 2018 melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang merupakan proses pendaftaran tanah yang dilakukan secara serentak dan meliputi semua objek pendaftaran tanah yang belum didaftarkan di dalam suatu wilayah desa atau kelurahan, sehingga menimbulkan sengketa gugatan No 18/G/PTUN-DPS dan No 19/G/PTUN-DPS antara Desa Pakraman Julah dengan I Wayan Darsana dan I Made Sidia.

Terhadap sengketa tersebut sudah pernah dimediasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng, namun hasilnya gagal karena tidak ada kesepakatan untuk berdamai.

Sehingga keduanya mengajukan gugatan TUN terhadap sertifikat-sertifikat yang dimiliki Desa Pakraman Julah ke PTUN dengan Tergugat I BPN Singaraja dan Tergugat II I Ketut Sidemen sebagai Kelian Adat Desa Pakraman Julah, Buleleng.

Baca juga: UPDATE Pegawai Kontrak Pemkab Buleleng Ditemukan Tewas, Sempat Mengeluh Sakit di Dada

Sementara itu, dikonfirmasi secara terpisah, Advokat Budi Hartawan,SH selaku kuasa hukum penggugat secara tegas menyatakan, putusan dari Tata Usaha Negara Denpasar tidak memberikan kekuatan hukum tetap yang bersifat sah demi hukum, terkait sengketa tanah di Desa Julah, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng.

Ia menjelaskan, kasus itu ketika dilaporkan, dari 90 hari tentang tenggang waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sebenarnya tenggang waktu sudah dilakukan, dan sudah memenuhi syarat.

Kemudian yang digugat itu bukan desa adat, melainkan BPN yang menerbitkan sertifikat PTSL program Jokowi.

“Nah, kemudian dari hasil persidangan yang saya ketahui, saksi ahli yang didatangkan oleh penggugat membenarkan bahwa tenggang waktu itu benar sudah memenuhi syarat 90 hari, dari diketahuinya oleh pemilik tanah itu bahwa tanahnya disertifikatkan oleh desa adat.” ujar Budi Hartawan, Selasa 18 Mei 2021.

Halaman
1234
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved