Breaking News:

Berita Buleleng

Lahan 1,7 Hektare di Desa Julah Buleleng Disengketakan hingga Mahkamah Agung,Begini Duduk Perkaranya

Hal ini menyusul kasus sengketa tanah Desa Pakraman Julah Buleleng Nomor  18/G/PTUN-DPS dan 19/G./2020./PTUN-DPS di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN

Penulis: Adrian Amurwonegoro | Editor: Wema Satya Dinata
Tribun Bali/Adrian Amurwonegoro
Kelian Desa Adat Julah, Buleleng, Ketut Sidemen bersama perwakilan warga memperjuangkan hak atas tanah bersama tim advokat di Renon, Denpasar, Bali, Rabu 12 Mei 2021. 

“Dengan dasar itulah kuasa hukumnya menggugat BPN untuk mencabut dan membatalkan sertifikat yang diterbitkan oleh BPN itu sendiri di Singaraja. Karena BPN tidak memiliki kewenangan untuk membatalkan dan mencabut sertifikat yang dia buat. Yang berhak mencabut adalah Badan Tata Usaha Negara (BTUN)," jelasnya.

Lebih lanjut, dikatakan dia, oleh karena itu putusan dari Tata Usaha Negara Denpasar tidak memberikan kekuatan hukum tetap yang bersifat sah demi hukum.

Bahwa yang mana digugurkan, apakah produknya dia yang baru atau produknya dia yang lama.

"Sehingga putusan itu dibuat putusan status quo, status yang belum mendapat kekuatan hukum tetap. Jadi tidak serta merta desa adat itu memiliki kekuatan hukum, sah dia demi hukum untuk memiliki sertifikat.

Tidak memiliki karena putusan itu masih bersifat kedua belah pihak ini saling mengklaim objek itu,” ucap Budi Hartawan mantan anggota DPRD Bali ini.

Baca juga: Gubernur Koster Serahkan 729 Lembar SHM untuk Warga Desa Sumberklampok Buleleng

“Nah, kalaupun menurut ketentuan hukum jelas sertifikat yang lama masih berlaku demi hukum dan sah. Karena tidak ada yang berani nyabut. Jadi BPN tidak pernah mencabut itu. Mangkanya keliru kalau dibilang BPN telah mencabut produknya dia. Bagaimana BPN bisa mencabut. Kalau dia berani mencabut, kita sidangkan dia, kita lakukan proses hukum lagi," beber dia.

Budi Hartawan menyebut, karena sudah jelas putusan Tata Usaha Negara Denpasar memberikan status itu putusan amar putusannya berbunyi tenggang waktu.

Berarti kalau itu dinyatakan tenggang waktu, ada keterlambatan kuasa hukumnya mendaftarkan kasus itu kepada Tata Usaha Negara itu.

Itu yang dimaksud tenggang waktu, oleh karenanya perlu dilakukan pendaftaran ulang kembali. Sehingga mendapat keputusan yang lebih valid.

“Kalau kita lihat dari hasil pertemuan dalam sidang di tata usaha negara, alat bukti yang dilihat obyek yang dilakukan hukum ulang oleh BPN itu sendiri adalah tanah yang sudah bersertifikat. Itu sudah cacat hukum administrasinya. Pemiliknya masih memiliki sertifikat yang lama tahun 1987, sedangkan dipronakan Tahun 2018, dengan sendirinya sertifikat yang terbit dahulu masih berlaku demi hukum,” ungkapnya.

Halaman
1234
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved