Breaking News:

Berita Bali

9 Kabupaten/Kota se-Bali Raih WTP, BPK Malah Temukan 6 Masalah Krusial Pengelolaan Keuangan Daerah

Seremonial itu sendiri dirangkaikan dengan penyerahan serupa dari BPK RI kepada Pemprov Bali dalam sidang paripurna istimewa DPRD Bali, Senin 24 Mei

Penulis: Ragil Armando | Editor: Wema Satya Dinata
Tribun Bali/Ragil Armando
Anggota IV BPK RI, Isma Yatun (berjilbab) dan Gubernur Bali, Wayan Koster dalam sidang paripurna istimewa di Ruang Sidang Utama Gedung DPRD Bali, Senin 24 Mei 2021. 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Bali menyerahkan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2020 kepada 9 pemerintah kabupaten/kota se-Bali.

Seremonial itu sendiri dirangkaikan dengan penyerahan serupa dari BPK RI kepada Pemprov Bali dalam sidang paripurna istimewa DPRD Bali, Senin 24 Mei 2021.

Penyerahan dihadiri oleh Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota se-Bali dan Bupati/Walikota di wilayah Provinsi.

Plt. Kepala BPK Perwakilan Provinsi Bali, Sri Haryoso Suliyanto mengatakan bahwa dari hasil pemeriksaan pihaknya Sembilan kabupaten/kota tersebut diganjar opini wajar tanpa pengecualian atau WTP.

Baca juga: Program Work From Bali, Upaya Pemerintah Seimbangkan Antara Pertumbuhan Ekonomi & Pengendalian Covid

“Sesuai dengan visi dan misinya, senantiasa untuk turut serta dalam peningkatan tata kelola keuangan yang baik melalui pemeriksaan keuangan salah satunya pemeriksaan LKPD.

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2020 pada Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Kabupaten Bangli, Kabupaten Buleleng, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Jembrana. Kabupaten Karangasem, Kabupaten Klungkung, dan Kabupaten Tabanan adalah “Wajar Tanpa Pengecualian,” ujarnya.

Pun begitu, pihaknya menemukan enam permasalahan yang harus menjadi perhatian pemkab dan pemkot di Bali tersebut.

Yakni, penatausahaan atas pendapatan daerah belum memadai sehingga mengakibatkan masih terdapat potensi pendapatan daerah yang belum optimal dan kekurangan penetapan pajak daerah:

“Disampaikan pula, BPK masih menemukan beberapa permasalahan yang hendaknya menjadi perhatian Pemerintah Kota dan Kabupaten di wilayah Provinsi Bali,” paparnya.

Selain itu, pihaknya menemukan bahwa penatausahaan dana hibah pariwisata tidak sesuai ketentuan sehingga mengakibatkan masih terdapat penerima bantuan yang tidak memenuhi syarat atau menerima dana hibah tidak sesuai dengan besaran yang seharusnya.

Halaman
12
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved