Breaking News:

Berita Bali

9 Kabupaten/Kota se-Bali Raih WTP, BPK Malah Temukan 6 Masalah Krusial Pengelolaan Keuangan Daerah

Seremonial itu sendiri dirangkaikan dengan penyerahan serupa dari BPK RI kepada Pemprov Bali dalam sidang paripurna istimewa DPRD Bali, Senin 24 Mei

Penulis: Ragil Armando | Editor: Wema Satya Dinata
Tribun Bali/Ragil Armando
Anggota IV BPK RI, Isma Yatun (berjilbab) dan Gubernur Bali, Wayan Koster dalam sidang paripurna istimewa di Ruang Sidang Utama Gedung DPRD Bali, Senin 24 Mei 2021. 

Lalu, kesalahan penganggaran atas realisasi Belanja Barang dan Belanja Modal sehingga mengakibatkan realisasi Belanja Barang dan Belanja Modal lebih saji atau kurang saji dari nilai yang seharusnya,

Kemudian, realisasi belanja premi asuransi kesehatan PBI tidak didukung dengan data yang valid (tidak dilengkapi NIK, telah meninggal dunia dan tidak terdaftar), sehingga mengakibatkan pembayaran iuran PBI membebani anggaran.

Pengelolaan dan penatausahaan aset tetap yang belum tertib sehingga mengakibatkan penyajian saldo aset tetap belum mencerminkan informasi yang sebenarnya.

Oleh sebab itu, pihaknya berharap agar pemerintah Kabupaten/Kota segera menindaklanjuti rekomendasi BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

Baca juga: Tercatat 8 Kali Raih WTP, BPK RI Beri Tiga Catatan Khusus Soal Laporan Keuangan Pemprov Bali

Bahkan, pihaknya mengharapkan hasil pemeriksaan dapat memberikan dorongan dan motivasi untuk memperbaiki pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

“Sesuai dengan Pasal 20 ayat (3) Undang-undang No. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara agar Pemerintah Kabupaten/Kota segera menindaklanjuti rekomendasi BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima,” paparnya. (*)

Artikel lainnya di Berita Bali

Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved