Breaking News:

Berita Denpasar

Akasaka Bisa Dibuka, Kabid Humas Polda Bali: Izin Usaha yang Diajukan ke Pemkot Akan Diawasi Polda

Wacana pembukaan Akasaka tengah mencuat dan ramai diperbincangkan di lini media sosial.

Penulis: Adrian Amurwonegoro | Editor: Putu Dewi Adi Damayanthi
Tribun Bali/Adrian Amurwonegoro
Suasana Akasaka, di Jalan Teuku Umar, Kota Denpasar, Bali, Rabu 26 Mei 2021 - Akasaka Bisa Dibuka, Kabid Humas Polda Bali: Kasus Sudah Inkrah 

Laporan wartawan Tribun Bali, Adrian Amurwonegoro

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Wacana pembukaan Akasaka tengah mencuat dan ramai diperbincangkan di lini media sosial.

Eks tempat hiburan yang terletak di Simpang Enam Jalan Teuku Umar, Kota Denpasar, Bali itu sempat tutup beberapa tahun lalu karena menjadi TKP penggerebekan kasus narkoba.

Akan tetapi, hingga kini belum ada kejelasan Akasaka bakal dibuka untuk jenis usaha apa.

Kepala Bidang Humas Polda Bali, Kombes Pol Syamsi, S.H menerangkan bahwa soal kabar usaha Akasaka sudah bisa kembali dibuka, ia yakinkan bahwa Akasaka tidak bisa beroperasional lagi karena izin usahanya sudah tidak berlaku lagi.

Ia menjelaskan, proses hukum dari mulai dari proses penyidikan hingga olah TKP sudah selesai.

Baca juga: Terkait Rencana Pembukaan Akasaka, Wakil Wali Kota Denpasar: Sepanjang Tidak Melanggar Kami Dukung

"Terkait dengan proses hukumnya itu kan sudah inkrah, mempunyai kekuatan hukum tetap, tersangka sudah dihukum. Proses penyidikan sudah selesai, olah TKP sudah selesai," jelas Syamsi melalui sambungan telepon kepada Tribun Bali, Rabu 26 Mei 2021.

Baca juga: Tutup Klub Akasaka dan Tangkap Bandar Narkoba di Bali, Petrus Golose Dilantik Jadi Kepala BNN

Disinggung terkait izin jenis usaha pembukaan Akasaka, Kombes Pol Syamsi menuturkan, bahwa izin Akasaka sudah tidak ada.

Walaupun kewenangan izin usaha ada pada Pemerintah Kota Denpasar, akan tetapi dalam hal ini tetap dalam koordinasi dengan Polda Bali dan Polda Bali terus melakukan pengawasan.

"Jadi tugas kepolisian dalam hal ini Polda adalah proses hukumnya. Terkait tempat usaha, perizinannya lewat pemkot.

Meski wewenangnya Pemkot, Pemkot juga tetap koordinasi dengan Polda Bali terkait pertimbangan-pertimbangan masukan-masukan terhadap izin jenis usaha, agar tidak dibuka jenis usaha yang sama.

Polda Bali terus lakukan pengawasan dan saya yakin pemerintah kota dan Polda Bali masih memiliki komitmen yang sama terkait pemberantasan narkoba, untuk tidak memberi ruangan usaha yang berpotensi melakukan pelanggaran apalagi sudah pernah tersangkut kasus narkoba" tegas Syamsi. (*)

Kumpulan Artikel Denpasar

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved