Breaking News:

Berita Denpasar

Soal Akasaka, Krimiolog Bali Prof Rai: Sebaiknya Jangan Lagi Diberikan Izin Seperti Izin yang Dulu

KRIMINOLOG asal Bali, Prof Rai Setiabudhi menyebutkan, Pemerintah Kota Denpasar diminta mempertimbangkan matang-matang

Tribun Bali/I Nyoman Mahayasa
Aparat bersenjata lengkap dan mobil rantis disiagakan untuk penjagaan selama 24 jam di Akasaka Club di Simpang Enam, Jl Teuku Umar, Denpasar, Rabu 7 Juni 2017 - Soal Akasaka, Krimiolog Bali Prof Rai: Sebaiknya Jangan Lagi Diberikan Izin Seperti Izin yang Dulu 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - KRIMINOLOG asal Bali, Prof Rai Setiabudhi menyebutkan, Pemerintah Kota Denpasar diminta mempertimbangkan matang-matang dalam memberikan izin usaha Akasaka kedepannya.

Selain itu, kata dia, Polda Bali harus tetap memperketat pengawasan.

"Saya masih ingat kasus Akasaka dulu. Ramai sekali. Itu kan masalah narkoba. Masalah narkoba itu masalah yang sangat berat bagi bangsa kita, karena narkoba di Indonesia sulit diatasi sampai di Lapas 70 persen kasus narkoba. Ini kejahatan serius," kata Prof Rai, Rabu 26 Mei 2021.

Guru Besar Hukum Pidana dan Kriminologi Fakultas Hukum Universitas Udayana Bali itu tegas mengingatkan kerawanan narkoba yang tergolong sebagai kejahatan terselubung dalam istilah kriminologi hidden crime.

Baca juga: Akasaka Bisa Dibuka Lagi, Terkait Izin Usaha Itu Wewenang Pemkot Denpasar

"Saya berpendapat kalau itu mau dibuka, itu izin usaha yang terkait kerawanan narkoba seperti diskotek, tempat hiburan tetap disetop. Jangan dikasih. Narkoba itu kejahatan terselubung. Sangat sulit diawasi. Oleh karena itu jangan mengambil risiko. Karena kerawanannya di situ. Jangan kita direpotkan oleh kasus yang sama terulang lagi. Istilahnya, jangan sampai dua kali kehilangan tongkat. Lebih baik kita tegas," kata dia.

"Memang setiap warga negara berhak untuk berusaha, untuk mencari penghidupan yang layak, tetapi karena ini pernah tersandung kasus, menjadi catatan, lebih baik buka usaha lain. Tidak melanjutkan usaha yang dulu," sambungnya.

Hal ini agaknya menjadi catatan khusus bagi Pemerintah Kota Denpasar selaku pemberi izin tempat usaha.

"Mengingat pengalaman, karena kerawanan itu tetap ada, sebaiknya jangan lagi diberikan izin seperti izin yang dulu, walaupun itu sebetulnya tergantung dari kotamadya, karena kotamadya yang menurunkan izinnya, kalau kotamadya mengizinkan kita mau apa," ujar dia.

Menurut hematnya, memang sah-sah saja Akasaka dibuka untuk usaha karena memang proses hukum putusan sudah inkrah atau kasus sudah selesai dan kejahatan ini merupakan kasus subyektif bukan kasus kejahatan korporasi.

"Usaha tidak ikut karena yang bertanggung jawab yang tersangkut atau tersangka saja kalau usahanya ini tidak tersangkut. Kecuali memang ditarik ke kejahatan korporasi, tapi saya rasa ini tidak. Ini tanggung jawab subyektif tersangka. Kalau sudah selesai secara subyektif, usahanya memang bisa jalan, tetapi jenis usahanya sebaiknya jangan dikasih buka yang mendatangkan kerawanan narkotika," bebernya.

Baca juga: Soal Akasaka, Kriminolog Unud Beri Catatan Pemkot Denpasar Harus Hati-hati Saat Keluarkan Izin Usaha

Di samping itu, Polda Bali diminta tetap memperketat pengawasan terhadap kasus peredaran gelap narkotika di wilayah Bali.

"Walaupun usaha apa saya rasa karena sudah ada kasus bisa menjadi perhatian dan pengawasan apalagi dibuka seperti dulu, polisi harus tetap mengawasi jangan dilepas begitu saja," tuturnya. (*)

Kumpulan Artikel Denpasar

Penulis: Adrian Amurwonegoro
Editor: Putu Dewi Adi Damayanthi
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved