Breaking News:

Sponsored Content

Suiasa Hadiri Launching Layanan GeSer di Badung, Wujud Kolaborasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Kantor Pertanahan Kabupaten Badung melaunching layanan Gerai Sertifikat (GeSer) di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Badung

Istimewa
Wabup Suiasa disaat menghadiri launching layanan Gerai Sertifikat (GeSer) di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Badung, Kamis 27 Mei 2021 - Wabup Hadiri Launching Layanan GeSer di Badung, Wujud Kolaborasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik 

TRIBUN-BALI.COM, MANGUPURA - Dalam rangka memperluas cakupan layanan di bidang pertanahan, Kantor Pertanahan Kabupaten Badung melaunching layanan Gerai Sertifikat (GeSer) di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Badung, Bali, Kamis 27 Mei 2021.

Acara launching GeSer ini dihadiri oleh Wakil Bupati Badung Ketut Suiasa, Ketua DPRD I Putu Parwata, Kepala Kanwil BPN Provinsi Bali Rudi Rubijaya, Kepala Kanwil BPN Badung I Made Daging, Kepala DPMPTSP Agus Aryawan dan para undangan yang lainnya.

Wabup Suiasa dalam sambutannya mengatakan bahwa peluncuran layanan GeSer ini merupakan wujud komitmen antara Pemerintah Kabupaten Badung dengan Kantor Pertanahan melalui kerjasama dan kolaborasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik khususnya pada bidang layanan pertanahan.

Dikatakan Kerjasama Penyelenggaraan Pelayanan Publik antara Pemkab Badung dengan Kementerian/ Lembaga di wilayah Provinsi Bali, Badan Pelayanan Publik, BUMN, BUMD dan Instansi swasta sudah dilaksanakan sejak peresmian Mal Pelayanan Publik tepatnya tanggal 17 September 2018.

Baca juga: Diduga Korsleting listrik, Sebuah Dapur di Petang Badung Terbakar, Kerugian Capai Rp50 Juta Lebih

Bahkan pada saat itu diresmikan oleh Menteri PANRB di mana yang awalnya bergabung sebanyak 24 instansi dan saat ini bertambah menjadi 27 instansi.

“Hari ini Pemkab Badung bersama dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Badung akan melaunching Layanan Gerai Sertifikat (GeSer) sebagai perluasan cakupan layanan yang diselenggarakan Kantor Pertanahan di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Badung,” katanya.

Wakil Bupati juga menegaskan dalam penyelenggaraan pelaksanaan reformasi birokrasi, salah satunya yang disentuh adalah pelayanan publik.

Pelayanan publik yang diharapkan adalah pelayanan prima dan karena itu adalah kewajiban bersama untuk selalu mereorientasi berbagai kebijakan dan aspek pelayanan yang tidak sesuai dengan kondisi sekarang karena yang dibutuhkan adalah kecepatan dalam pelayanan kepada masyarakat.

“Kita harus ada bersama-sama karena pelayanan prima itu adalah hak masyarakat dan melayani masyarakat secara prima itu adalah kewajiban kita sehingga tidak ada alasan buat kita menghambat dan memperlambat masyarakat karena kita ini sebagai pelayanan masyarakat,” tegasnya.

Lebih lanjut disampaikan dalam upaya meningkatkan pertumbuhan investasi di Kabupaten Badung diperlukan keseriusan dan komitmen bersama, agar sebagai pelayan masyarakat memberikan yang terbaik kepada pelaku usaha melalui layanan pertanahan maupun kemudahan perizinan berusaha.

Halaman
12
Penulis: I Komang Agus Aryanta
Editor: Putu Dewi Adi Damayanthi
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved