Breaking News:

Sponsored Content

Pimpin Rakor, Bupati Giri Prasta Instruksikan Efisiensi dan Prioritaskan Belanja untuk Urusan Wajib

Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta didampingi Wakil Bupati I Ketut Suiasa dan Sekretaris Daerah I Wayan Adi Arnawa memimpin Rapat Koordinasi Pelaksana

Tribun Bali/I Komang Agus Aryanta
Bupati Giri Prasta didampingi Wabup Suiasa dan Sekda Adi Arnawa saat memimpin Rakor Pelaksanaan APBD Badung TA 2021 di Puspem Badung, Jumat 28 Mei 2021 

TRIBUN-BALI.COM, BADUNG - Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta didampingi Wakil Bupati I Ketut Suiasa dan Sekretaris Daerah I Wayan Adi Arnawa memimpin Rapat Koordinasi Pelaksanaan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2021 bertempat di Ruang Kriya Gosana Puspem Badung, Jumat 28 Mei 2021.

Rapat yang dilaksanakan tersebut guna menjamin penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Badung tetap dapat berjalan secara kondusif, efektif.

Selain itu pula serta tetap mampu memberikan manfaat seluas-luasnya bagi kepentingan masyarakat, di tengah perkembangan pandemi Covid-19.

Pada rapat tersebut juga diikuti langsung oleh Kepala OPD dan Camat serta diikuti secara daring via zoom meeting oleh Lurah dan Perbekel.

Baca juga: Kisah Pak Min Merintis Usaha Kuliner Tipat Kari Bakso di Pasar Badung Sejak 1985

Semua Pimpinan OPD dilibatkan  dengan tujuan untuk menyamakan persepsi, menyatukan langkah-langkah serta terus melakukan upaya-upaya terobosan dalam menghadapi berbagai tantangan serta permasalahan yang terjadi pada situasi saat ini.

Pada kesempatan itu, Bupati Giri Prasta menyampaikan bahwa di tengah situasi pandemi Covid-19 yang berimbas sangat besar terhadap kondisi perekonomian daerah, sehingga perlu dilakukan langkah evaluasi dan koreksi atas pelaksanaan APBD tahun 2021.

Untuk itu dari sisi belanja, bupati menginstruksikan kepada Sekda melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) melakukan koordinasi melibatkan seluruh perangkat daerah. 

Baca juga: Ditangkap Usai Ambil Paket Narkotik di Badung Bali, Haris Dituntut 12 Tahun Penjara

Hal itu katanya, dalam rangka mengevaluasi seluruh program atau kegiatan yang kemungkinan masih dapat dilaksanakan dengan tetap memprioritaskan belanja pada penyelenggaraan urusan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar atau urusan-urusan yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab Pemda.

"Lakukan rasionalisasi atas belanja yang masih dapat disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah terhitung pelaksanaannya mulai bulan Juni 2021."

Baca juga: Marak Kasus Penyimpangan Dana LPD, Giri Prasta Minta LPD di Badung Diaudit 2 Tahun Sekali

"Hal yang sama juga wajib dilakukan oleh seluruh jajaran yang ada di pemerintahan desa atau kelurahan yang ada di Kabupaten Badung."

Halaman
12
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved