Breaking News:

Berita Bali

DPRD Bali Gelar Sidang Paripurna, Lima Fraksi Apresiasi Raperda BUPDA dan Raperda Perubahan Ketiga

ancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Baga Utsaha Padruwen Desa Adat (BUPDA) di Bali dan Raperda tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah

Penulis: Ragil Armando | Editor: Noviana Windri
Tribun Bali/Ragil Armando
Suasana Rapat Paripurna ke-13 DPRD Provinsi Bali Masa Persidangan II Tahun Sidang 2021 terkait pandangan umum fraksi terhadap Raperda BUPDA dan Raperda Perubahan Ketiga Atas Perda Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Senin 31 Mei 2021. 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - DPRD Bali kembali menggelar sidang paripurna, Senin 31 Mei 2021.

Kegiatan yang digelar di Ruang Sidang Utama Gedung DPRD Bali mengambil agenda yakni Pandangan Umum Fraksi terkait dua Raperda sekaligus yaitu, Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Baga Utsaha Padruwen Desa Adat (BUPDA) di Bali dan Raperda tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Sidang paripurna istimewa ini sendiri berlangsung secara hybrid dan terbatas oleh jajaran pimpinan DPRD Bali, para ketua komisi dan ketua fraksi, Wakil Gubernur Bali, Sekda Provinsi Bali, dan beberapa jajaran OPD.

Sedangkan, para anggota lainnya mengikuti Sidang Paripurna melalui Zoom.

Dalam pandangannya, secara umum kelima fraksi yang ada di DPRD Bali yaitu Fraksi PDIP, Fraksi Golkar, Fraksi Gerindra, Fraksi Demokrat, Fraksi Nasdem, PSI, dan Hanura mengapresiasi eksekutif terkait kedua raperda tersebut.

Kelima fraksi tersebut menilai Raperda BUPDA diharapkan sebagai kekuatan baru dalam menggerakkan sistem ekonomi di desa adat.

DPRD Bali Gelar Sidang Paripurna Istimewa, Bali Diganjar 8 Kali Opini WTP Oleh BPK RI

Pasalnya, dalam raperda tersebut juga diatur mengenai pengelolaan BUPDA secara profesional dan modern demgan tata kelola berdasarkan hukum adat yang menerapkan prinsip nilai adat, tradisi, budaya dan kearifan lokal Bali.

Sedangkan, mengenai Raperda Perubahan Ketiga Atas Perda Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dinilai merupakan kebijakan yang akan memberikan dampak yang baik untuk mendukung efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam mewujudkan visi "Nangun Sat Kerthi Loka Bali".

Pun begitu, kelima fraksi juga juga memberikan beberapa masukan terkait dua raperda tersebut kepada eksekutif dalam pandangan umumnya.

Pandangan Umum Fraksi PDI-P yang dibacakan I Made Supartha, mengusulkan agar pelaksanaan pengawasan dan pembinaan BUPDA agar dilakukan oleh Gubernur bersama MDA Provinsi Bali.

Sedangkan, terkait Raperda Perubahan Ketiga Atas Perda Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 ada sejumlah perubahan materi yang diusulkan. Diantaranya, urusan Pemerintahan bidang Kearsipan yang semula diselenggarakan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Bali, ditata kembali untuk diselenggarakan pada Dinas Kebudayaan Provinsi Bali, sehingga menjadi Dinas Kebudayaan dan Arsip Daerah Provinsi Bali.

Kedua, urusan Pemerintahan bidang Perpustakaan yang semula diselenggarakan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Bali, ditata kembali untuk diselenggarakan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali yang menjadi Dinas Pendidikan, Kepemudaan, Olahraga, dan Perpustakaan Provinsi Bali, dan untuk mendukung penyelenggaraan perpustakaan, dibentuk UPT Pengembangan Layanan Perpustakaan.

Ketiga, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali ditata dengan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali menjadi Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali.

Keempat, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bali ditata dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali menjadi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali, untuk mendukung Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan (pengembangan SDM) dibentuk UPT Pengembangan Kompetensi.

Sedangkan, Pandangan Umum Fraksi Golkar yang dibacakan Made Suardana juga memberikan banyak catatan terhadap Ranperda yang diusulkan oleh Gubernur Wayan Koster.

Suardana menyampaikan catatan diantaranya, pada BAB 1, Pasal 1 ayat 7 Sabha perekonomian Adat Bali yang selanjutnya disebut SAKA Bali adalah lembaga otoritas perekonomian Adat Bali yang memiliki tugas pokok dan kewenangan pembinaan dan pengawasan dengan cara mengatur, mengawasi, dan membina.

Menurut hemat Fraksi Golkar kata mengatur tidak perlu ada karena ini terkesan mengabaikan independensi dan disarankan diganti dengan kata memfasilitasi.

Pasal 2 point b Padumpada (Keadilan) dalam Hukum Adat artinya bukan keadilan tapi kepatutan. Selanjutnya point c manyama-braya (kekeluargaan) yang semestinya adalah Penyama-berayan. Point k pangunadika (pemberdayaan) semestinya kebijaksanaan.

Sidang Paripurna, DPRD Bali Bahas Raperda Inisiatif Gubernur Tentang Baga Utsaha Padruwen Desa Adat

"Khusus poin L,l melanting (keberlanjutan) mohon disampaikan sumber rujukanya," pintanya.

Pada BAB III Pasal 9 Ayat 4 Fraksi Golkar meminta agar dihilangkan karena tugas MDA hanya pada memverifikasi dan memfasilitasi, serta membina agar BUPDA yang dibentuk berdasarkan paruman desa adat bisa didaftarkan di Dinas Pemajuan Masyarakat Adat sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Pasal 10 ayat 1 agar mencantumkan LPD sebagai pengecualian sehingga ayat ini berbunyi; Badan usaha milik Desa Adat atau unit-unit usaha milik Desa Adat yang telah ada harus mendapat persetujuan Paruman Desa adat untuk menjadi BUPDA kecuali Lembaga Perkreditan Desa (LPD).

Karena LPD adalah lembaga keuangan yang harus dikelola secara independen sebagaimana di tingkat nasional lembaga keuangan perbankan diawasi oleh lembaga khusus untuk pembinaan dan pengawasan lembaga keuangan.

Disamping itu, dasar pertimbangannya adalah dalam kaitan ini, Fraksi Golkar komit mempertahankan keberadaan LPD tidak saja dilihat dari sejarah pembentukannya, tetapi juga keberadaan LPD sudah sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat pedesaan disamping juga LPD telah dikecualikan dari Undang Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro.

Pandangan Umum Fraksi Gerindra yang dibacakan I Ketut Juliarta, berharap dibentuknya Perda BUPDA jangan sampai berbenturan dengan BUMDes, BUMD ataupun BUMN, sehingga tidak ada kesan negara dalam negara yang akan memunculkan "conflic of interest".

Sebab, benturan semacam ini sudah pernah terjadi di beberapa Desa Adat yang ditindak oleh Saber Pungli Kepolisian.

Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved