Menteri Risma Tanggapi Santai Video Bupati Alor Marah Terhadap Dirinya

TRIBUN-BALI.COM, BANDUNG - Menteri Sosial RI Tri Rismaharini menanggapi santai video yang menayangkan Bupati Alor, Nusa Tenggara Timur (NTT), Amon Djobo, yang marah terhadap dirinya terkait pemberian bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan menganggap Kementerian Sosial tidak menghargai Pemerintah Kabupaten Alor.

"Tak jelaskan ya, jadi sebetulnya itu bantuan bukan PKH, tapi bantuan untuk bencana. Jadi kalau bantuan untuk bencana, gimana kita saat itu, saya sendiri, saya ngirim barang saat itu, dari Jakarta jauh. Kita kepingin cepat," kata Risma menanggapi diawali dengan tertawa, di sela kegiatannya di Kota Bandung, Rabu 2 Juni 2021.

Akhirnya, Risma mengatakan pihaknya mencoba mengirimkan bantuan bencana tersebut dari Surabaya. Namun saat itu, kapal tidak bisa masuk ke pulau yang terdampak bencana.

Baca juga: Risma Tak Berniat Menjadi Calon Presiden Tahun 2024

Baca juga: Risma Ungkap Keanehan Data Dansos, Ada Penerima Lahir Tahun 2060 dan Punya 11 NIK

"Saya hubungi bagaimana kondisi di sana, karena hampir seluruh NTT kena. Saya hubungi kepala dinas, staf saya, tidak ada yang bisa karena memang saat itu jaringan terputus. Saya tanya siapa yang bisa saya hubungi saat itu, kemudian adalah Ketua DPRD menyampaikan butuh bantuan, tapi tidak bisa," katanya.

Alor adalah salah satu wilayah yang paling parah kondisinya terkena bencana, setelah Adonara dan Lembata, juga Sumba Timur.

"Nah, kemudian saya masih punya bukti WA, bahwa saya tidak punya niat apapun. Terus, begitu barang tidak bisa masuk, beliau (Ketua DPRD) nawarkan, Bu, itu ada paket dari Dolog (Depot Logistik) yang ibu bisa ganti, karena kita tidak bisa merapat karena cuacanya buruk, sehingga syahbandar tidak bisa melaut, kapal-kapal semua berhenti," katanya.

Kemudian, lanjut Risma, ada persediaan dari Bulog yang bisa disebarkan.

"Kemudian disebarkanlah karena kami tidak bisa, karena banyak sekali saat itu, kami tidak bisa kontak siapapun di situ. Seperti itu. Akhirnya ya sudahlah dibagi," katanya.

Risma mengatakan ia tidak memiliki kepentingan apapun dalam penyaluran bantuan tersebut, dan tidak ada maksud apapun selain membantu masyarakat terdampak bencana.

"Tapi tidak ada (kepentingan apapun). Sekali lagi itu bukan PKH. Kami mulai bulan Januari tidak ada bantuan sosial dalam bentuk barang, tidak ada. Itu adalah bantuan bencana," katanya.

Kemensos memastikan, petugas yang terdapat dalam video tersebut adalah pegawai Kemensos yang tengah menjalankan tugasnya secara resmi.

Petugas Kementerian Sosial di Kabupaten Alor Mokhamad Alfian menyatakan keberadaannya di Kabupaten Alor untuk memastikan kebutuhan dasar korban bencana terpenuhi kebutuhannya.

Ia menyatakan, tidak terpengaruh dengan berbagai kondisi yang kurang menyenangkan. “Tugas kami adalah memastikan bantuan sampai ke masyarakat. Dalam hal ini kami menyalurkan santunan kematian untuk korban bencana,” kata Alfian.

Ia sedang menjalankan tugas resmi pada tanggal 7 April 2021 untuk menyelesaikan santunan kematian korban meninggal di Kabupaten Alor, sampai tanggal 13 April.

Alfian bahkan harus dua kali ke Alor untuk menjalankan tugasnya.

Bahkan pascakejadian pun mereka melakukan kunjungan kembali sebanyak dua kali ke Kabupaten Alor.

“Kami sedang bekerja dengan fokus melayani dan meringankan beban masyarakat Alor, yang terdampak bencana. Kami tidak terpengaruh dengan berbagai kondisi yang tidak menyenangkan,” katanya.

“Kami menyadari betul bahwa tugas kemanusiaan tidak dapat ditinggalkan dan tetap harus dilaksanakan meskipun berbagai dinamika di lapangan menimpa,” katanya.

Terkait dengan video viral tersebut, Kemensos sudah mengklarifikasi dan memastikan, bahwa kedua pegawai Kemensos tersebut bekerja dengan baik dan seusai dengan tugas pokok dan fungsinya di Kabupaten Alor.

Sebelumnya seperti yang dilansir Kompas.com, sebuah video berdurasi 3 menit 9 detik yang menayangkan Bupati Alor, Nusa Tenggara Timur (NTT) Amon Djobo marah terhadap Menteri Sosial Tri Rismaharini, beredar di grup media sosial.

Dalam video itu terlihat Amon marah terkait bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) oleh Kementerian tersebut.

Amon marah karena bantuan PKH itu diurus oleh DPRD Alor. Amon menuding, pihak Kementerian Sosial tidak menghargai pemerintah daerah Alor.

Amon pun lantas mengusir sejumlah staf Kementerian Sosial agar segera meninggalkan Kabupaten Alor secepatnya.

Amon mengaku, akan segera bersurat kepada Presiden Joko Widodo terkait itu. Amon pun menyuruh para staf Kementerian Sosial untuk bertnya langsung ke Presiden dan Gubernur NTT terkait siapa dirinya.

Saking kesal, Amon bahkan mengancam akan melempar kursi ke staf Kementerian Sosial yang duduk berhadapan dengan dia.Setelah puas memarahi para staf Kementerian Sosial, Amon kemudian berjalan meninggalkan mereka yang terdiam saat dimarahi.

Terkait hal itu, Bupati Alor Amon Djobo, yang dihubungi Kompas.com melalui sambungan telepon, Selasa 1 Juni 2021 membenarkan video itu.

Menurut Amon, dia memarahi staf Kementerian Sosial di rumah jabatan Bupati Alor.

"Itu video betul saya marah. Saya tidak ingat persis kapan karena saya sibuk. Saya marah karena bantuan PKH dikasih melalui DPRD. Padahal, seharusnya pemerintah daerah yang bagi," kata Amon.

Amon menuturkan, bantuan PKH itu dikasih ke salah satu partai politik dan dibagikan oleh Ketua DPRD Alor kepada warga di wilayahnya, pasca Badai Seroja menerjang wilayah itu pada awal bulan April 2021 lalu.

Dia pun menyayangkan bantuan itu sebenarnya sifatnya kemanusiaan tapi dikasih ke partai politik.

Amon tidak ambil pusing soal video yang beredar tersebut, karena menurutnya yang dia sampaikan itu merupakan fakta yang terjadi di lapangan.

Dia menyebut, siapa yang mengedarkan video itu dialah yang harus bertanggung jawab.

"Kita semua sama-sama urus negara ini dan tidak ada yang lebih hebat di negeri ini, tapi bantuan kemanusiaan itu harusnya pemerintah yang berikan kepada masyarakat, bukan DPRD," kata dia.(tribun jabar/Muhamad Syarif Abdussalam)