Breaking News:

Berita Politik

Mundur dari Kepengurusan Golkar Bali, Wayan Muntra: Saya Sabar Sejak Dulu, Walau Terzalimi

Muntra sendiri sebelumnya duduk sebagai Wakil Ketua Bidang Hukum dan HAM DPD Golkar Bali sekaligus Ketua Badan Hukum dan HAM (Bakumham) Golkar Bali

Penulis: Ragil Armando | Editor: Wema Satya Dinata
Tribun Bali/Ragil Armando
Penyerahan surat pengunduran diri tersebut disampaikan langsung oleh Sekretaris Semeton Muntra, Wayan Sumantra kepada Wakil Sekretaris Bidang Organisasi dan Kaderisasi (OKK) Golkar Bali Muammar Khadafi, Rabu 2 Juni 2021 siang. 

Mengenai turunnya rekomendasi DPP Golkar yang akhirnya jatuh kepada pasangan Nyoman Giri Prasta-Ketut Suiasa (GIRIASA) sendiri menurutnya bukan merupakan kewenangan pihaknya di DPD Golkar Bali.

“Terkait pencalonan Pilkada Badung, sejak awal kita dukung penuh, bahkan sampai dipertemukan 2 kali dengan bapak Ketum di Nusa Dua. Tetapi, ketika rekomendasi keluar yang bukan Pak Muntra dari DPP, sesuai juklak itu diluar kewenangan kami,” tegasnya.

Bahkan, usai gagalnya rekomendasi kepada Diatmika-Muntra di Pilkada Badung, pihaknya sempat proaktif dengan menghubunginya agar dapat kembali aktif di jajaran kepengurusan Golkar Bali.

Hanya saja, Muntra menurutnya tidak meresponnya dengan alasan kesibukan ngayah di desa.

“Pasca keluarnya rekomendasi, saya hubungi Pak Muntra dengana harapan bisa aktif di pengurus tapp tidak direspons, alasan sibuk di desa,” paparnya.

Sugawa Korry bahkan pada 10 Maret 2021 mengirimkan surat kesediaan aktif kepada semua pengurus, termasuk Wayan Muntra.

Tetapi, hingga saat ini hanya Muntra yang tidak merespons-nya.

“Tanggal 10 maret 2021, kami kirim surat minta kesediaan aktif sebagai pengurus, tetapi surat tidak direspons sampai sekarang, surat terlampir. Surat tersebut dikirim untuk semua pengurus,” ujar Sugawa Korry.

Oleh sebab itu, pihaknya memutuskan untuk mengganti Wayan Muntra dari Ketua Bakumham Golkar Bali dan menggantikannya dengan Dewa Ayu Putu Sri Wigunawati.

Bahkan, posisi Muntra sebagai Wakil Ketua Bidang Hukum dan HAM DPD Golkar Bali tidak digeser sama sekali oleh pihaknya.

“Dengan tidak aktifnya Pak Muntra, Bakumham menjadi terbengkalai, tidak ada yang urus, sedangkan banyak aduan masyarakat ke Golkar Bali, sehingga kami putuskan untuk mengganti ketua Bakumham. Tetapi sebagai wakil ketua tidak kami ganti,” paparnya. (*)

Artikel lainnya di Berita Politik

Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved