Breaking News:

Berita Denpasar

Tingkatkan Kualitas Pelayanan Publik, 9 Pemkab/Pemkot se-Bali Tandatangani MoU dengan Ombudsman RI

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di Bali, sembilan pemerintah kabupaten/kota se-Bali melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman

Penulis: Ragil Armando
Editor: M. Firdian Sani
Tribun Bali/Tribun Bali
Para kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam acara Penandatangan nota kesepahaman tentang Sinergi Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Hotel Inna Bali Veteran, Jumat 4 Juni 2021. 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR – Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di Bali, sembilan pemerintah kabupaten/kota se-Bali melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan Ombudsman RI.

Penandatangan nota kesepahaman tentang Sinergi Penyelenggaraan Pelayanan Publik ini sendiri lakukan di Hotel Inna Bali Veteran, Jumat 4 Juni 2021 dihadiri langsung oleh para kepala daerah di sembilan kabupaten/kota tersebut.

Kepala Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Bali, Umar Ibnu Alkhatab mengatakan maksud diselenggarakannya nota kesepahaman ini adalah untuk meningkatkan kerjasama serta meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Pemkab/Pemkot se-Bali

Sedangkan tujuan dari MoU tersebut adalah untuk menjadi pedoman dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan di lingkungan pemerintah daerah melalui pencegahan maladministrasi dan percepatan penyelesaian laporan atau pengaduan masyarakat.

Penghematan PAD, Program Infrasturktur dan Mal Pelayanan Publik Jembrana Ditunda Sementara

"Kita berusaha merangkul sehingga pelayanan semakin baik dan semakin bagus," ujarnya.

Lebih lanjut Umar berharap dapat bersinergi dan berkolaborasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di Bali dan dengan adanya perjanjian kerjasama ini diharapkan Pemkab/Pemkot se-Bali semakin baik lagi dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat.

“Berbagai kerjasama di dalam memaksimalkan pelayanan publik serta tindak lanjut berbagai persoalan maupun keluhan masyarakat selama ini telah berjalan baik. Kerjasama yang telah dilaksanakan selama ini diharapkan dapat terus ditingkatkan,” ungkap dia.

Di sisi lain, Anggota Ombudsman Republik Indonesia, Johannes Widijantoro mengatakan Ombudsman adalah Lembaga Negara yang mempunyai kewenangan mengawasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik, baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara Negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan Badan Hukum Milik Negara serta Badan Swasta atau perseorangan.

Suiasa Hadiri Launching Layanan GeSer di Badung, Wujud Kolaborasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik

“Ciri utama Ombudsman dibandingkan lembaga pengaduan negara lainnya adalah terkait kecepatan dalam menyelesaikan laporan. Saat ini semua lembaga sedang melakukan pembenahan dalam birokrasi agar bisa memberikan pelayanan yang lebih responsif, Ombudsman sudah terlebih dahulu menerapkan hal ini dan harapannya prestasi Ombudsman Bali dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan," ujarnya.

Sementara, Walikota Denpasar, IGN Jaya Negara mengatakan pelaksanaan penandatanganan nota kesepahaman ini merupakan bentuk komitmen pemerintah Kota Denpasar dengan Ombudsman RI dalam upaya untuk terus melakukan sinergi  penyelenggaraan pelayanan publik agar senantiasa dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Denpasar.

Halaman
12
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved