Breaking News:

Berita Bali

Dilaporkan GKHN, MKKBN Ambil Tindakan

Polemik ihwal masyarakat International Society for Krishna Consciousness (ISKCON) nampaknya terus melebar.

Istimewa
Nurasa saat di pengadilan 

Laporan Wartawan Tribun Bali, A A Seri Kusniarti

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Polemik ihwal masyarakat International Society for Krishna Consciousness (ISKCON) nampaknya terus melebar.

Kali ini Gerakan Kearifan Hindu se-Nusantara (GKHN), melaporkan Majelis Ketahanan Krama Bali Nusantara (MKKBN).

Berdasarkan rilis yang diterima Tribun Bali, dijelaskan bahwa GKHN didukung oleh perwakilan 66 organisasi kemasyarakatan (ormas) Hindu Bali, untuk mengadukan Ketua MKKBN, I Ketut Nurasa ke Pengadilan Tinggi Bali.

Baca juga: Pria Asal Jembrana Alami Kecelakaan di Denpasar, Gede Bayu Tewas Akibat Cidera Kepala

Ormas tersebut di antaranya, adalah Forum Koordinasi Hindu Bali, Forum Taksu Bali, Puskor Hindunesia, Pesraman Kayu Manis, Swastika Bali, Cakrawayu Bali, DPP APN, Warih Dalem Pemayun, Dharma Murti Jembrana, Sandi Murti, YJHN, Suka Duka Pande seluruh Bali, Pecalang Dukuh Sakti Bali, Brahmastra, Keris Bali, dan lain sebagainya. Pengaduan GKHN, adalah tentang sertifikasi advokat yang disandang I Ketut Nurasa. 

Hal ini berkembang setalah MKKBN melayangkan surat resmi kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bali, I Nyoman Adi Wiryatama, guna memohon klarifikasi dan audit dana APBD ataupun APBN yang dihibahkan ke Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Bali dan Majelis Desa Adat (MDA) Bali. 

Dengan Surat No.09/MKKBN/V/2021 itu, juga ditembuskan ke Gubernur Bali dan Wakil Gubernur Bali, Kejaksaan Provinsi Bali, Sekda Provinsi Bali, Inspektorat Provinsi Bali, Biro Hukum Provinsi Bali sampai bupati dan walikota se-Bali hingga jajarannya. 

Baca juga: Polda Bali Mulai Tahap Sosialisasi ETLE di Denpasar, Penerapan Resmi Tinggal Tunggu Launching

Kala itu, MKKBN berharap ada transparansi dana yang diberikan kepada FKUB yang diambil dari dana rakyat tersebut.

Merespons hal itu, Nurasa menyebut pengaduan atas nama dirinya oleh GKHN terkait sertifikasi advokat yang disandangnya adalah tindakan salah alamat.

Sebab pelaporan ke Polda Bali, kata dia, telah dilakukan secara pribadi dan sebagai Ketua MKKBN/ bukan sebagai advokat/ tidak berdasarkan kuasa dari siapapun.

Halaman
12
Penulis: AA Seri Kusniarti
Editor: Ida Ayu Suryantini Putri
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved