Pemilu 2024

Pencoblosan Pemilu 2024 Bersamaan dengan Galungan, Parpol di Bali Ramai-ramai Menolak

Pelaksanaan coblosan Pemilu Presiden dan Legislatif 2024 pada tanggal 28 Februari 2024.

Penulis: Ragil Armando | Editor: Noviana Windri
Dokumentasi Pemprov Bali
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bali, I Nyoman Sugawa Korry memimpin rapat paripurna internal DPRD Bali, Senin (20/7/2020). Rapat paripurna intern kali ini guna membahas dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), yakni Ranperda tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Semesta Berencana Provinsi Bali tahun 2019 dan Ranperda tentang Rencana Umum Energi Daerah (RUED) Provinsi Bali tahun 2020-2050 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR – Pelaksanaan coblosan Pemilu Presiden dan Legislatif 2024 pada tanggal 28 Februari 2024.

Menariknya, pelaksanaan tersebut bertepatan dengan perayaan hari raya umat Hindu yakni Galungan yang jatuh pada Rabu Kliwon Wuku Dunggulan.

Hal ini membuat pro kontra di kalangan masyarakat Bali, bahkan para petinggi parpol di Bali juga ikut meminta agar waktu pelaksanaan coblosan tersebut dikaji kembali.

Ketua DPD I Golkar Bali, Nyoman Sugawa Korry bahkan mengaku pihaknya bakal bersurat ke DPP Golkar dan Fraksi Golkar DPR RI untuk menyampaikan keberatan tersebut.

“Ya itu kita akan sampaikan, kalau bisa jangan lah. Jadi aspirasi ini akan kita sampaikan ke jalur partai kita,” kata dia, Senin 7 Juni 2021.

Politikus yang juga Wakil Ketua DPRD Bali ini juga berharap agar pelaksanaan coblosan Pileg dan Pilpres tersebut dilakukan usai hari raya Galungan dan Kuningan yakni pada pertengahan Maret 2024.

Benjamin Netanyahu Tuduh Oposisi Bermuka Dua dan Klaim Ada Kecurangan Pemilu

Jelang Pemilu Serentak 2024, KPU Bali Mulai Rancang Anggaran Pilgub

Sugawa Korry beralasan bahwa agar tidak menganggu dengan persiapan dan kekhusyukan masyarakat Hindu dalam menjalani hari raya tersebut.

“Yang bagus ya setelah Galungan, supaya tidak ada kesibukan masyarakat,” harapnya.

Hal senada juga diutarakan oleh Sekretaris DPD PDIP Bali, I Gusti Ngurah Jayanegara, saat dikonfirmasi pihaknya juga akan melakukan hal serupa ke DPP PDIP.

“Yang jelas kami kan mengusulkan ke induk partai kami, bagaimanapun juga itu kan hari raya terbesar umat Hindu, kita bersurat dari DPD ke DPP, ini kan masih pembicaraan agar bisa digeser,” terang Walikota Denpasar ini.

Gung Jaya sapaan akrabnya juga menegaskan bahwa jika Komisi II DPR RI, pemerintah, KPU dan Bawaslu tetap memaksakan pencoblosan pada hari raya Galungan, ia memastikan bahwa tidak ada satu pun warga masyarakat Bali pada saat itu.

Oleh sebab itu, pihaknya juga berharap coblosan tersebut digelar usai hari raya Kuningan atau di sela-sela antara Galungan dan Kuningan seperti pada saat Pilkada Serentak 2020.

“Saya yakin kalau dilaksanakan saat Galungan tidak ada orang yang nyoblos dan itu kan hari suci, kita akan berjuang betul. Kalau bisa setelahnya, kan ada masa kosong antara Galungan dan Kuningan, kalau harapan kami habis Kuningan sih kalau boleh sih,” harap dia.

Sementara, Sekretaris DPD Demokrat Bali, Wayan Adnyana bahkan menyebut penghinaan kepada umat Hindu apabila dipaksakan pelaksanaan coblosan pada hari raya tersebut.

“Nggak bisa pak, kan itu namanya penghinaan, masa hari rayanya ada pemilu kan nggak mungkin,” tegasnya saat ia dikonfirmasi.

Untuk itu, pihaknya juga bakalan bersurat ke DPRD Bali untuk meminta agar Fraksi Demokrat DPRD Bali dan DPRD Bali memperjuangkan hal tersebut ke pusat untuk merubah jadwal pencoblosan tersebut.

“Kalau kita belum lihat ya, tapi kami akan bersurat ke DPRD Bali untuk bisa diperjuangkan di pusat,” paparnya.

Seperti diketahui, Rencananya, Pemilu Presiden dan legislatif akan digelar bersamaan yaitu pada 28 Februari 2024.

Sementara, Pilkada Serentak jatuh pada 27 November 2024.

Beredar Bocoran Jadwal Pemilu dan Pilkada 2024, Ketua KPU Ilham Saputra: Belum Final

Pemilu Digelar 21 Februari 2024, Usulan KPU RI ke DPR

Selanjutnya, seluruh tahapan pemilu 2024 akan dimulai 25 bulan sebelum hari pemungutan suara yaitu pada Maret 2022.

Penetapan jadwal pemilu dan pilkada ini dilakukan setelah Komisi Pemilihan Umum mengusulkan jadwal pemungutan suara pemilu 2024 dipercepat dari yang biasanya digelar pada bulan April.

Hal ini demi efisiensi waktu karena Pemilihan Presiden dan Pemilu Legislatif digelar dalam tahun yang sama dengan Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada.

Sumber: Tribun Bali
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved