Breaking News:

Berita Klungkung

Dewan Klungkung Berikan 6 Rekomendasi Terkait Temuan BPK

DPRD Klungkung mengeluarkan rekomendasi terhadap LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) BPK RI atas laporan keuangan Pemda Klungkung tahun 2020.

ist
Rapat paripurna istimewa penyampaian rekomendasi DPRD terhadap LHP BPK RI 2020 dilaksankan di Kantor DPRD Klungkung, Selasa (8/6). 

TRIBUN-BALI.COM, SEMARAPURA - DPRD Klungkung mengeluarkan rekomendasi terhadap LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) BPK RI atas laporan keuangan Pemda Klungkung tahun 2020.

Ada beberapa hal menjadi rekomendasi anggota dewan, seperti pemanfaatan kios oleh pihak lain tidak didukung oleh perjanjian yang memadai, sampai empat koperasi dan tiga LPD belum mengembalikan dana investasi yang sudah jatuh tempo ke Kas Daerah sebesar Rp580 juta.

Rapat paripurna istimewa penyampaian  rekomendasi DPRD terhadap LHP BPK RI 2020 dilaksankan di Kantor DPRD Klungkung, Selasa 8 Juni 2021.

Rapat itu dipimpin Ketua DPRD Klungkung AA Gde Anom, dan dihadiri Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta, serta seluruh anggota dewan.

Rekomendasi terhadap LHP BPK RI atas laporan keuangan Pemda Klingkung 2020 dibacakan oleh Wakil DPRD I Wayan Baru.

BPK RI Buka 1.320 Formasi pada Penerimaan CPNS 2021, Ini Syarat dan Dokumen yang Diperlukan

BPK Umumkan Hasil Perhitungan Kerugian Negara Akibat Kasus Asabri, Nilainya Capai Rp 22,78 Triliun

Dalam pemaparannya, ada beberapa hal yang menjadi rekomendasi dewan.

Misalnya pendapatan kios dan los di Pasar Galiran tidak dipindah bukukan ke kas daerah tepat waktu, lalu ada pula belanja barang dan jasa pada Bagian Umum Sekretariat Klungkung sebesar Rp71 juta tidak mencakup program dan kegiatan Pemda. 

Kelebihan pembayaran pekerjaan pembangunan/peningkatan jalan Tanglad-Wates sebesar Rp87 juta, serta pemanfaatan kios oleh pihak lain tidak didukung perjanjian yang memadai. 

Empat koperasi dan tiga LPD belum mengembalikan dana investasi yang sudah jatuh tempo ke Kas Daerah sebesar Rp 580 juta.

Serta penatausahaan aset tetap Kabupaten Klungkung belum sepenuhnya tertib.

"Masih disajikan 14 temuan dan 37 rekomendasi. Ada 7 rekomendasi BPK yang belum selesai ditindaklanjuti. Atas hal tersebut, kami mengingatkan dan memerintahkan bupati untuk segera menindaklanjuti hasil pemeriksaan tahun sebelumnya," ungkap Wayan Baru. 

Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta menjelaskan, tahun sebelumnya klungkung mendapatkan 22 catatan atau rekoemndasi.

Namun tahun ini hanya dapat 6 catatan atau rekomendasi.

" Walau sedikit, tapi kita tetap atensi rekomendasi tersebut," jelasnya.

Penulis: Eka Mita Suputra
Editor: Noviana Windri
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved