Breaking News:

Berita Bali

Terkait Rencana Penerapan PPN Sembako, IKAPPI Bali Tegas Menolak Wacana Tersebut

Sampai hari ini, IKAPPI Bali menolak karena kondisi pedagang kami banyak yang gulung tikar dan yang masih bertahan hanya di angka 50 persen," jelas

Penulis: Karsiani Putri | Editor: Wema Satya Dinata
Tribunnews
Ilustrasi sembako - Terkait Rencana Penerapan PPN Sembako, Ketua DPW IKAPPI Bali Tegas Menolak Rencana Tersebut 

Terkait hal tersebut, dalam waktu dekat ini pihaknya  berencana akan menghadap ke DPRD Provinsi Bali guna menyampaikan keluh kesah seputar rencana pengenaan PPN terhadap kebutuhan pokok tersebut.

Sudadi Murtadho juga menjelaskan bahwa  pihaknya bersama anggota lain akan bertemu, berkonsolidasi serta membuat program yang akan disampaikan ke DPRD Provinsi Bali.

"Intinya saran dari kami agar tidak ada pajak untuk sembako dan ini akan kami sampaikan ke DPRD Provinsi Bali.

Mungkin minggu-minggu ini akan menghadap," tuturnya kepada Tribun Bali.

Sementara itu, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira menjelaskan bahwa perluasan objek PPN ke bahan pangan akan memiliki sejumlah risiko seperti kenaikan harga pada barang kebutuhan pokok mendorong inflasi dan juga menurunkan daya beli masyarakat.

Baca juga: Pemerintah Bakal Kenakan Pajak untuk Sembako, Dari Beras Hingga Sayur-sayuran

Menurutnya, hal ini nantinya akan berimbas bukan saja kepada pertumbuhan ekonomi yang menurun, tetapi juga kepada naiknya angka kemiskinan.

Bhima Yudhistira menilai bahwa sebanyak 73 persen kontributor garis kemiskinan berasal dari bahan makanan.

"Artinya sedikit saja harga pangan naik, jumlah penduduk miskin akan bertambah," ungkapnya.

Menurutnya, pengawasan PPN pada bahan makanan relatif sulit dibandingkan dengan barang retail lain dan biaya administrasi pemungutannya menjadi mahal karena sembako termasuk barang yang rantai pasokannya panjang serta berkaitan dengan sektor informal di pertanian.

"Bisa juga timbulnya risiko barang ilegal tanpa tarif PPN yang sesuai dan sebagai perbandingan kasus, kenaikan cukai rokok tahun 2020 mengakibatkan peredaran rokok ilegal naik. Apalagi sembako sulit mengendalikan pengawasan pajaknya," katanya ketika dihubungi pada Kamis 10 Juni 2021.

Halaman
123
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved