Breaking News:

Berita Klungkung

Ratusan Aset Tanah Pemkab Belum Tersertifikat, Klungkung Kebut Penyertifikatan Aset Daerah

Ratusan aset Pemkab Klungkung, berupa tanah belum bersertifikat. Kebanyakan merupakan tanah sekolah dan perkantoran.

Penulis: Eka Mita Suputra | Editor: Putu Dewi Adi Damayanthi
Tribun Bali/Eka Mita Suputra
Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Pemkab Klungkung, I Ketut Suadnyana - Ratusan Aset Tanah Pemkab Belum Tersertifikat, Klungkung Kebut Penyertifikatan Aset Daerah 

TRIBUN-BALI.COM, SEMARAPURA - Ratusan aset Pemkab Klungkung, berupa tanah belum bersertifikat.

Aset itu kebanyakan merupakan tanah sekolah dan perkantoran yang tersebar di empat Kecamatan di Klungkung, Bali.

Saat ini Pemkab Klungkung pun berupaya mengkebut penuntasan pensertifikatan ratusan aset berupa tanah tersebut.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Klungkung, I Ketut Suadnyana menjelaskan, pihaknya dilimpahkan 341 aset Pemda untuk segera disertifikatkan.

Baca juga: Kemenhub Akan Lakukan Studi Kelayakan di Dermaga Tanah Ampo untuk Pastikan Ada Tidaknya Sedimentasi

Dari jumlah itu, sebanyak 327 aset yang belum terbit sertifikatnya.

Namun dari jumlah itu, hampir 90 persen berkas atau dokumen pensertifikatan sudah dapat dipenuhi dan sudah masuk ke Badan Pertanahan Nasional (BPN).

“Saat ini kami masih mengupayakan mengejar target agar tahun 2022 dokumen pengusulan pensertifikatan untuk semua aset sudah masuk ke BPN,” tandas Suadnyana, Jumat 25 Juni 2021.

Menurut Suadnyana, kendala utama dari proses penyertifikatan itu karena Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak mengetahui secara pasti sejarah atau asal usul tanahnya.

Serta kurangnya data pendukung berupa asal-usul perolehan aset oleh pengguna barang milik daerah.

"Misal beberapa sekolah di Nusa Penida, asal usul tanah itu dulu kurang jelas. Sehingga proses penyertifikatan juga agak terhambat. Selain itu, penyertifikatan tanah menuju dermaga di Nusa Penida juga masih ada beberapa kendala untuk lengkapi berkas penyertifikatannya," jelasnya.

Dalam perjalanan proses pengurusan sertifikat, terjadi penambahan aset.

Ada sejumlah aset harus dibuatkan dalam dua sertifikat, karena amanat persyaratan dari pihak BPN.

Sehingga dari 341 aset Pemda itu, sejauh ini sertifikat yang sudah terbit sebanyak 86 sertifikat.

Baca juga: Terkait Postingan Wisdom Merasa Diperas di Nusa Penida, Pemkab Klungkung & HPPNP Lakukan Penelusuran

“Pasti ada penambahan aset, misalnya ada tanah yang luasnya melewati jalan raya, harus dibagi dalam dua sertifikat. Yang jelas tidak terjadi pengurangan aset,” ungkap pejabat asal Karangasem ini.

Sertifikat yang keluar nantinya berupa sertifikat hak pengelolaan yakni aset Pemkab Klungkung yang tidak digunakan untuk menunjang kegiatan pemerintahan.

Serta sertifikat hak pakai yakni aset Pemkab Klungkung yang digunakan untuk menunjang kegiatan pemerintahan. (*).

Kumpulan Artikel Klungkung

Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved