Pemilu Nasional dan Pilkada Digelar Serentak pada 2024, Sunadra Sebut Tugas Bawaslu Semakin Berat

Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada tahun 2024 akan digelar secara serentak. Hal itu tentunya akan membuat tugas Bawaslu semakin berat

Tribun Bali/Ragil Armando
Anggota Bawaslu Provinsi Bali I Ketut Sunadra dalam acara pembinaan penyelesaian sengketa di Kantor Bawaslu Bangli, Jumat 25 Juni 2021 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada tahun 2024 akan digelar secara serentak.

Hal itu tentunya akan membuat tugas Bawaslu semakin berat, tidak terkecuali dalam menangani proses penyelesaian sengketa.

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan Bawaslu dalam menangani sengketa, dikarenakan adanya perbedaan antara penanganan sengketa saat Pilkada dengan penanganan sengketa saat Pemilu.

Untuk itu diperlukan kecermatan Bawaslu jika memang nantinya terjadi pengajuan sengketa dalam pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak tahun 2024 mendatang.

Hal itu diungkap Anggota Bawaslu Provinsi Bali I Ketut Sunadra dalam acara pembinaan penyelesaian sengketa di Kantor Bawaslu Bangli, Jumat 25 Juni 2021.

Baca juga: Kantor Bawaslu dan KPU Bangli Rencananya Akan Dijadikan Satu Atap

Kordiv Penyelesaian Sengketa itu mengatakan, meskipun tahapan pemilu serentak belum dimulai, namun Bawaslu harus mulai menyiapkan diri dengan selalu membaca dan memahami regulasi tentang penyelesaian sengketa.

Sehingga ketika nanti tahapan sudah dimulai, Bawaslu telah siap dalam menangani sengketa proses pemilu maupun pemilihan.

“Apalagi pada Pilkada 2020 lalu di Bali tidak terdapat permohonan sengketa baik di tingkat kabupaten maupun kecamatan. Jadi Bawaslu harus siap ketika nanti ada permohonan sengketa,”ujarnya.

Lebih lanjut mantan Dosen Universitas Warmadewa itu menyebutkan, sengketa proses itu bisa terjadi jika ada perbedaan penafsiran oleh para pihak akibat dari dikeluarkannya Keputusan KPU berupa Surat Keputusan ataupun Berita Acara.

Baca juga: Sowan ke Bupati Jembrana, Bawaslu Provinsi Bali Usul Hibah Lahan untuk Perkantoran

Subjeknya adalah KPU dan peserta pemilu/pemilihan, dan untuk mekanisme penyelesaian sengketa memalui musyawarah mufakat untuk Pilkada, sementara pemilu melalui mediasi dan sidang adjudikasi.

Selain itu dalam penyelesaian sengketa proses, terdapat perbedaan mengkhusus yang dapat dilihat dari perbedaan waktu penyelesaiannya.

“Pada sengketa proses Pemilu, waktu penyelesaianya adalah dua belas hari kerja, sementara sengketa proses Pemilihan waktu penyelesaianya adalah dua belas hari kalender,”jelas pejabat asal Badung itu.

Baca juga: DKPP RI Tolak Aduan Dugaan Pelanggaran Kode Etik,Bawaslu Bali Rehabilitasi Nama Ketua Bawaslu Bangli

Dengan itu, dirinya menilai, Bawaslu harus menyiapkan diri sedini mungkin agar siap mengemban tugas dalam proses penyelesaian sengketa.

“Bila perlu lakukan simulasi penyelesaian sengketa. Tugas kita di tahun 2024 semakin berat, saya harap teman-teman Bawaslu siap dengan segala tugas yang menanti,”pungkasnya. (*)

Berita lainnya di Berita Politik

Sumber: Tribun Bali
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved