Breaking News:

Berita Badung

Gaji hingga Tunjangan Pegawai di Badung Dipotong, Dewan Minta TAPD Cari Potensi Pendapatan yang Ada

SE yang ditandatangani Sekretaris Daerah (Sekda) Badung Wayan Adi Arnawa pada 24 Juni lalu menekankan mengenai pemotongan hak-hak pegawai hingga dewan

Penulis: I Komang Agus Aryanta | Editor: Wema Satya Dinata
istimewa/Pemkab Badung
Ketua DPRD Badung, Putu Parwata saat pimpin rapat dengan tim TAPD di Gedung dewan Badung pada Senin 28 Juni 2021 

TRIBUN-BALI.COM, MANGUPURA - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung mulai protes akan Surat Edaran Nomor: 900/2803/Setda/BPKAD tentang tindak lanjut direktif Bupati Badung terhadap perencanaan dan penganggaran anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2021.

SE yang ditandatangani Sekretaris Daerah (Sekda) Badung Wayan Adi Arnawa pada 24 Juni lalu menekankan mengenai pemotongan hak-hak pegawai hingga dewan Badung.

Hal itu pun dianggap tidak sejalan lantaran masih ada potensi pendapatan di Badung

"Kalau potong-potong sama bagi-bagi kan gampang, maksud saya supaya ada Plan A dan Plan B kalau memang pemotongan ini adalah langkah yang tepat ya, mau tidak mau kita akan sepaham dan kita akan bisa menerima," kata  Ketua DPRD Badung, Putu Parwata saat dihubungi Senin 28 Juni 2021.

Baca juga: Imbas Pandemi Covid-19, Banyak Hotel di Badung Pailit hingga Asetnya Dijual

Dirinya mengatakan didampingi Wakil Ketua Wayan Suyasa dan Made Sunarta dalam rapat yang dihadiri Sekda Badung, Adi Arnawa, Plt. BPKAD Luh Suryaniti, Kepala Bappeda I Made Wira Darma Jaya dan Kepala Bapenda Badung, I Made Sutama meminta eksekutif mencari solusi terbaik, sehingga tidak terjadi pemotongan.

Rapat yang dilaksanakan di Gedung dewan itu, kata Parwata, tim anggaran semestinya bisa kerja keras melihat potensi yang ada.

"Jadi supaya tidak terkaji pemotongan hak akan lebih bagus nanti dibalas dengan kinerja. Apalagi ada beberapa potensi yang masih bisa dimanfaatkan," ungkap Politisi asal Dalung itu

Menurutnya, Badung masih memiliki potensi yang dapat digarap semaksimal mungkin guna menghindari adanya pemotongan hak karyawan. Seperti halnya, mengoptimalkan pendapatan dari BPHTB  dan piutang pajak.

"Supaya ada langkah inovasi konkrit apa langkahnya, mungkin saja dari utang pajak Rp 781 miliar atau pendapatan lain yang sah yang bisa digenjot seperti BPHTB, sehingga dari pemotongan 50 persen bisa 25 persen, jadi jangan potong roti saja bisanya, potong kerja juga bisa,"tegasnya.

Kendati demikian, Sekda Badung Adi Arnawa mengakui pemotongan sejumlah pendapatan merupakan penjabaran dari Direktif Bupati Badung melihat kondisi keuangan di tahun 2021.

Halaman
12
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved