Breaking News:

Berita Bali

PPKM Darurat Kembali Memukul Perekonomian & Pariwisata Bali,Praktisi: Kita Makin Terpuruk dan Merana

Untuk Provinsi Bali, Gubernur Wayan Koster menegaskan bahwa PPKM Darurat tersebut berlaku di 9 kabupaten/kota.

Penulis: Ragil Armando | Editor: Wema Satya Dinata
Dok. Humas Polda Bali.
Gubernur Bali I Wayan Koster bersam Kapolda Bali Irjen Pol. Drs. Putu Jayan Dany Putra, S. H., M. Si dan Danrem 163/Wira Satya Brigjen TNI Husein Sagaf, S. H melakukan patroli PPKM Darurat di kawasan Denpasar dan sekitarnya, Sabtu 3 Juli 2021 malam. 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR – Pemerintah resmi menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat wilayah Jawa dan Bali telah dimulai sejak Sabtu 3 Juli 2021 kemarin.

PPKM Darurat tersebut berlaku sejak, 3 Juli 2021 hingga 20 Juli 2021.

Untuk Provinsi Bali, Gubernur Wayan Koster menegaskan bahwa PPKM Darurat tersebut berlaku di 9 kabupaten/kota.

PPKM Darurat tersebut juga kembali membuat pariwisata Bali tak bergairah alias lesu.

Baca juga: Pariwisata Bali Batal Dibuka Juli, Koster: Perjalanannya Dibatasi, Bagaimana Mungkin Dibuka

Bahkan, penerapan PPKM Darurat tersebut membuat rencana pembukaan pariwisata pada akhir Juli 2021 kembali batal.

Terkait hal tersebut, Praktisi Pariwisata yang juga Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Legian, Wayan Puspa Negara mengaku penerapan PPKM Darurat tersebut semakin membuat masyarakat Bali secara ekonomi terpuruk dan tak berdaya.

“Dampak ekonomi kita semakin terpuruk dan tambah mati,” katanya saat dikonfirmasi, Minggu 4 Juli 2021.

Puspa Negara juga mengatakan jika penerapan PPKM Darurat ini juga membuat nasib pariwisata Bali kembali tidak jelas.

Hal ini menurut dia membuat masyarakat Bali yang hampir 80 persen bergantung pada sektor pariwisata semakin merana.

Ia pun juga mempertanyakan penerapan kebijakan PPKM Darurat yang hanya dilakukan di Jawa dan Bali.

Padahal, banyak daerah di luar wilayah tersebut memiliki angka penyebaran Covid-19 lebih tinggi daripada Bali.

Mantan Anggota DPRD Badung ini menyebut jika penyebaran kasus di Bali didominasi oleh kasus yang berasal dari para Pelaku Perjalanan Dalam Negeri (PPDN)

“Setelah PPKM sepertinya pariwisata belum jelas antara dibuka atau tidak.

Kita sudah merana kini tambah merana, padahal kasus naik di Jakarta, di Bali hanya kasus PPDN,” ungkapnya.

Baca juga: Pastikan Pariwisata Batal Buka Juli Ini, Gubernur Bali I Wayan Koster: Kan Darurat Sudah

Puspa Negara juga menyarankan agar pemerintah mengambil tindakan berani dengan melakukan kebijakan lockdown selama dua minggu yang dilanjutkan dengan membuka pintu masuk seperti yang dilakukan di berbagai negara di Eropa.

“Lockdown 2 minggu lalu buka border. Lihatlah negara-negara Eropa seperti Italia yang dulu diberitakan hebat kena corona nyatanya bisa gelar Piala Eropa, Lihatlah New Zealand, Vietnam, Inggris, Swedia, Swiss, Perancis, semuanya oke-oke saja tidak seperti hebohnya berita-berita media tentang Covid, nyatanya Wimbeldon di Inggris berjalan normal ” paparnya.

Pasalnya, menurutnya PPKM yang sudah diberlakukan di Bali sebanyak sembilan kali dinilai tidak efektif dalam menurunkan angka Covid-19.

Justru, PPKM sendiri menurutnya terkesan kebijakan yang setengah-setengah diambil oleh pemerintah dalam menekan angka penyebaran Covid-19.

Malahan, penerapan PPKM dinilai membunuh ekonomi masyarakat dan pemerintah tidak menyediakan insentif bagi masyarakat yang terdampak ekonominya akibat pandemi ini.

“PPKM kan sudah 9 kali tapi terbukti tidak efektif, justru kasus naik. PPKM ini terbukti tidak efektif apalagi tanpa insentif. Justru membunuh ekonomi rakyat. Kita kok setengah-setengah ehhh malah seperempat-seperempat, aneh ini. Lihat Eropa mereka lockdown 1 bulan setelah itu baik-baik saja” tandasnya.

Sebelumnya, rencana pembukaan Bali bagi wisatawan mancanegara pada akhir Juli 2021 dipastikan batal.

Hal ini dikarenakan penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat sesuai perintah pemerintah pusat pada 3 Juli-20 Juli 2021.

Bahkan, objek-objek wisata di Bali sendiri dipastikan akan ditutup oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali sebagai bagian dari pencegahan penyebaran virus Covid-19.

“Kan darurat sudah, akhir Juli otomatis sudah nggak mungkin lagi, kan objek wisatanya ditutup, perjalanannya dibatasi, bagaimana mungkin dibuka objek wisata, ditunda lah,” kata Gubernur Bali, Wayan Koster dalam konferensi persnya di Gedung Gajah, Rumah Jabatan Gubernur Bali Jayasabha, Denpasar, Jumat 2 Juli 2021.

Baca juga: Dispar Badung Tak Bisa Pastikan Soal Rencana Pembukaan Pariwisata Juli 2021

Bahkan, ia menegaskan bakal menutup objek wisata untuk selamanya jika diketahui melanggar penerapan protokol kesehatan (prokes)

“Kalau melanggar prokes semua objek wisata ditutup,” tegas Koster.

Oleh sebab itu, ia meminta setiap orang agar membatasi aktivitas di luar rumah dan berupaya menunda/mengurangi perjalanan keluar daerah terutama daerah kategori zona merah.

“Kepada Bupati/Walikota se-Bali agar melakukan pemeriksaan secara intensif terhadap PPDN yang menggunakan Pelabuhan dan Jalan Nasional dengan mengaktifkan pos pemeriksaan yang bersinergi dengan aparat TNI/Polri pada perbatasan wilayah guna memastikan pelaksanaan protokol kesehatan dan persyaratan perjalanan bagi PPDN,” katanya. (*)

Artikel lainnya di Berita Bali

Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved