Berita Jembrana

Oknum Kepsek Diduga Lecehkan Siswinya Ditahan di Mapolsek Mendoyo Jembrana

Oknum kepala sekolah (Kepsek) yang diduga melakukan pelecehan seksual terhadap siswinya, ditahan di Mapolsek Mendoyo, Jembrana, Bali.

Tribun Bali/I Made Ardhiangga Ismayana
Mobil tahanan yang membawa tersangka oknum kepsek yang diduga lecehkan siswinya ke Mapolsek Mendoyo, Selasa 6 Juli 2021. 

TRIBUN-BALI.COM, JEMBRANA - Oknum kepala sekolah (Kepsek) yang diduga melakukan pelecehan seksual terhadap siswinya, ditahan di Mapolsek Mendoyo, Jembrana, Bali.

Penahanan ini dilakukan proses tahap II, oleh Unit PPA Satreskrim Polres Jembrana kepada penyidik Kejaksaan Negeri Jembrana, Selasa 6 Juli 2021.

Oknum Kepsek itu dibawa menggunakan mobil kejaksaan setelah berkas dinyatakan lengkap oleh penyidik dari kantor Kejaksaan Jembrana menuju ke Mapolsek Mendoyo.

Kasipidum Kejaksaan Negeri Jembrana, Delfi Trimariono mengatakan, bahwa proses tahap II untuk berkas dan barang bukti serta tersangka sudah dinyatakan lengkap.

Baca juga: Kapolres Jembrana Pantau Vaksinasi Covid-19 untuk Anak di SMA Negeri 1 Negara

Sehingga dilakukan proses penahanan terhadap tersangka.

Hal ini juga mengacu pada pasal 21 KUHAP dengan alasan normatif, di antaranya terdakwa melarikan diri.

Kemudian, merusak menghilangkan barang bukti, dan selanjutnya menyangkut tersangka akan mengulangi tindak pidana.

“Penahanan kami lakukan sesuai pasal 21 KUHAP dengan alasan normatif,” ucapnya Selasa 6 Juli 2021.

Kemudian, sambungnya, untuk alasan objektif dari penuntut umum karena tindak pidana yang dilakukan tersangka merupakan kejahatan terhadap anak.

Baca juga: Siswa SMP di Jembrana Disasar Percepatan Vaksinasi, Siswi SMPN 3 Negara Antusias Ikuti Vaksinasi

Apalagi masuk dalam UU perlindungan Anak dan ancaman hukuman minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun.

Bahkan, dapat ditambah 1/3 apabila pelaku merupakan tenaga pendidik.

“Jadi alasan-alasan normatif dan objektif itu pulalah yang membuat kami melakukan penahanan,” ungkapnya.

Terpisah, Kuasa Hukum Tersangka, I Wayan Sudarsana mengatakan, untuk perkara kliennya ini, ada dua hal yang sangat prinsip dalam perkara tersebut, yakni ada pengakuan dari korban dan adanya bantahan dari terlapor.

Maka perkara ini harus diuji sesuai fakta hukum yang terungkap nantinya di dalam persidangan.

Halaman
12
Sumber: Tribun Bali
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved