Breaking News:

Sponsored Content

Sidang Paripurna, 5 Fraksi Sampaikan Pandangan Umum terhadap Raperda Pertanggungjawaban APBD Bali

Kegiatan yang digelar di Ruang Sidang Utama Gedung DPRD Bali mengambil agenda yakni Penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap Raperda Pertanggung

Penulis: Ragil Armando | Editor: Wema Satya Dinata
Tribun Bali/Ragil Armando
DPRD Bali kembali menggelar sidang paripurna, Selasa 6 Juli 2021. 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASARDPRD Bali kembali menggelar sidang paripurna, Selasa 6 Juli 2021.

Kegiatan yang digelar di Ruang Sidang Utama Gedung DPRD Bali mengambil agenda yakni Penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap Raperda Pertanggungjawaban APBD Semesta Berencana 2020.

Sidang paripurna ini sendiri berlangsung secara hybrid dan terbatas oleh jajaran pimpinan DPRD Bali, para ketua komisi dan ketua fraksi, Gubernur Bali, Sekda Provinsi Bali, dan beberapa jajaran OPD.

Sedangkan, para anggota lainnya mengikuti Sidang Paripurna melalui Zoom.

Baca juga: Tinjau Lokasi Tenggelamnya KMP Yunicee di Perairan Gilimanuk, Komisi III DPRD Bali Ungkap Fakta Ini

Mendapat kesempatan yang pertama, Fraksi PDIP DPRD Bali menyampaikan apresiasinya terkait raihan 8 tahun berturut-turut memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian ( WTP ).

Atas penilaian yang diraih oleh Pemerintah Provinsi Bali dari Laporan Hasil Pemeriksaan BPK - RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2020

"Kami memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya atas raihan 8 tahun berturut-turut memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian ( WTP ). Atas penilaian yang diraih oleh Pemerintah Provinsi Bali dari Laporan Hasil Pemeriksaan BPK - RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2020 yang telah disampaikan pada Rapat Paripurna Dewan pada Hari Senin Tanggal 24 Mei 2021," papar Anggota Fraksi PDIP DPRD Bali, Made Rai Warsa yang menjadi pembaca dalam kesempatan tersebut.

Oleh sebab itu, pihaknya mengharapkan opini WTP ini semakin memperkuat komitmen Pemerintah Provinsi Bali untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel.

"Kami Fraksi PDI Perjuangan, mendorong pencapaian Predikat WTP ini tidak hanya sebagai prestasi administrasi normatif. Tetapi harus dimaknai sebagai sebuah penghargaan terhadap integritas, taat asas, profesionalisme, dan transparansi Pemerintahan Provinsi Bali dalam tata kelola keuangan," tegasnya.

Sementara, Fraksi Partai Golkar DPRD Bali melalui Ketua Fraksi, Wayan Rawan Atmaja menyampaikan sesuai pemeriksaan BPK dimana masih ditemukan kelemahan sistim pengendalian intern dalam menyusun laporan keuangan dalam menyusun laporan keuangan serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Halaman
123
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved