Breaking News:

Berita Jembrana

Polemik Solar Subsidi Bagi Nelayan di Jembrana, Ini Penjelasan HNSI dan DPKP Jembrana

Polemik solar subsidi bagi nelayan di Pengambengan, Perancak dan pesisir Jembrana, Bali, masih berlangsung.

Penulis: I Made Ardhiangga Ismayana | Editor: Putu Dewi Adi Damayanthi
Tribun Bali/I Made Ardhiangga
Suasana Pelabuhan Tangkap Ikan di Pengambengan, Kamis 7 Juli 2021 kemarin - Polemik Solar Subsidi Bagi Nelayan di Jembrana, Ini Penjelasan HNSI dan DPKP Jembrana 

TRIBUN-BALI.COM, NEGARA - Polemik solar subsidi bagi nelayan di Pengambengan, Perancak dan pesisir Jembrana, Bali, masih berlangsung.

Para nelayan pun masih dalam proses perijinan ulang supaya mendapat solar bersubsidi.

Di sisi lain, Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan (DPKP) tidak dapat abai terhadap gross tonage (GT) (ukuran kapal secara keseluruhan) kumulatif terhadap kapal milik nelayan.

Di mana DPKP diduga tidak pernah menghitung langsung di lapangan (hanya berdasarkan pas) jumlah kapal yang dimiliki oleh satu pengusaha kapal/nelayan.

Baca juga: Sempat Pingsan di Atas Kapal, Nelayan Asal Bugbug Karangasem Dapat Dievakuasi dengan Selamat

Sehingga menimbulkan polemik dalam mendapatkan solar subsidi.

Padahal sejatinya, nelayan kecil bisa saja dengan mudah dapat membeli solar subsidi setelah kapalnya terdaftar dan memiliki pas kecil, dan diberikan rekomendasi dengan ukuran kapalnya yang di bawah 10 GT.

Sedangkan nelayan/pengusaha kapal yang kepemilikan kapalnya kumulatif di atas 30 GT tidak berhak mendapatkan solar subsidi.

Untuk GT kumulatif sendiri, dalam Permen KP 58 Tahun 2020, poin ke 10 menerangkan tentang definisi nelayan kecil.

Di mana definisi nelayan kecil adalah melakukan penangkapan ikan, dengan ukuran paling maksimal ialah 10 GT.

Pendek kata, ketika mempunyai dua kapal maka masing-masing kapal ialah 5 GT. Nelayan berhak mendapatkan solar subsidi.

Halaman
1234
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved