Breaking News:

Sponsored Content

Rapat Paripurna DPRD Badung, Bupati Giri Prasta Apresiasi Fraksi-Fraksi DPRD Badung

Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta memberikan apresiasi kepada semua Fraksi di DPRD Badung yang telah menjalankan konstitusinya

Penulis: I Komang Agus Aryanta | Editor: Ida Ayu Suryantini Putri
Tribun Bali/I Komang Agus Aryanta
Bupati Giri Prasta saat mengikuti Rapat Paripurna DPRD Badung di ruang Utama Gosana Kantor DPRD Badung, Puspem Badung, Jumat (9/7). 

TRIBUN-BALI.COM, BADUNG - Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta memberikan apresiasi kepada semua Fraksi di DPRD Badung yang telah menjalankan konstitusinya dengan baik dan secara prinsip telah menerima serta menyetujui Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020.

Selain itu tentang Ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Kabupaten Badung tahun 2021-2026 untuk ditetapkan menjadi Perda Badung. 

Baca juga: Terkait Pemadaman Lampu Selama PPKM Darurat, Pemkab Badung Belum Lakukan Pemadaman

"Kami mengapresiasi dan terima kasih setulus-tulusnya kepada DPRD Badung khususnya Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Golkar dan Fraksi Badung Gede, telah melaksanakan tugas konstitusinya," jelas Bupati saat mengikuti Rapat Paripurna DPRD Badung dengan agenda penyampaian pemandangan umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap dua buah Ranperda di ruang Utama Gosana Kantor DPRD Badung, Puspem Badung, Jumat 9 Juli 2021. 

Rapat Paripurna yang berlangsung secara virtual tersebut dipimpin Ketua DPRD Badung Putu Parwata didampingi Wakil Ketua I Wayan Suyasa dan I Made Sunarta.

Sidang diikuti anggota DPRD Badung, Forkopimda, Sekda Badung I Wayan Adi Arnawa beserta Pimpinan Perangkat Daerah dilingkungan Pemkab Badung.

Baca juga: Kasus Covid-19 di Badung Cenderung Meningkat, RSD Mangusada Rencana Tambah 21 Bed

Bupati menjelaskan, berkaitan dengan penyampaian Fraksi Badung Gede yang menginginkan pemerintah mengoptimalkan sumber pendapatan Badung dari bantuan Pemerintah Pusat, disampaikan bahwa jenis bantuan pemerintah pusat yang dapat diberikan kepada provinsi, kabupaten/kota termasuk di desa yaitu dana bagi hasil, selanjutnya ada DAU, DAK fisik dan non fisik, DID, dana desa, dana otonomi khusus dan dana keistimewaan. 

"Sudah barang tentu akan ditindaklanjuti dan semua OPD sudah berproses, bagaimana kita dapat memenuhi kewajiban daripada OPD dalam urusan masyarakat di Badung. Saya kira itu sangat bagus sekali, untuk masukan sangat luar biasa," jelasnya.

Mengenai dana DAU dari pusat, sebelum pandemi celah fiskal badung negatif.

Sekarang kita sudah mohon kepada pemerintah pusat untuk melihat realisasi anggaran 2020 dan 2021.

Mudah-mudahan masalah DAU sesuai regulasi semestinya adalah tanggungjawab pusat untuk memberikan pendapatan gaji kepada pegawai khususnya PNS. 

Baca juga: Kokain yang Diamankan Sat Narkoba Polres Badung dari Tangan WNA Jerman Bernilai Rp1,5 Miliar

Halaman
12
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved