Berita Bangli

Instruksi Bupati Bangli, Sekolah Dilarang Lakukan Pungutan Seragam hingga Buku ke Peserta Didik Baru

Selain larangan pengadaan seragam sekolah, diatur pula pengadaan pakaian seragam sekolah diusahakan sendiri oleh orang tua atau wali peserta didik

Fredey Mercury
Plt. Kadisdikpora Bangli, Dewa Agung Putu Purnama 

TRIBUN-BALI.COM, BANGLI – Bupati Bangli, Sang Nyoman Sedana Arta melarang sekolah dan komite melakukan pengadaan pakaian sekolah dalam kaitan penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2021/2022.

Larangan tersebut tercantum dalam instruksi Bupati Bangli Nomor 420/477/Umum/2021.

Pelaksana tugas (plt) Kepala Disdikpora Bangli, Dewa Agung Putu Purnama saat dikonfirmasi Senin (12/7/2021) mengungkapkan, ada enam poin dalam instruksi Bupati Bangli tersebut.

Selain larangan pengadaan seragam sekolah, diatur pula pengadaan pakaian seragam sekolah diusahakan sendiri oleh orang tua atau wali peserta didik.

Baca juga: PPKM Darurat, Gugus Tugas Covid-19 Bangli Sebut Pengusaha yang Membandel Bisa Dicabut Izin Usahanya

Ketentuan mengenai jenis, warna dan model pakaian seragam agar mengacu pada ketentuan dalam Permendikbud No. 45 tahun 2014.

Pakaian seragam sekolah tidak harus baru, dan dapat menggunakan seragam yang masih layak pakai dan bersih.

Selain itu, sekolah juga dilarang melakukan pungutan dan atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB), maupun perpindahan perserta didik seperti uang bangunan dan uang komite.

Sekolah juga dilarang melakukan pungutan untuk membeli buku tertentu yang berkaitan dengan penerimaan peserta didik.

Purnama menjelaskan, instruksi tersebut bertujuan untuk mencegah pungutan-pungutan di sekolah.

Sebab sudah ada dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Yang mana dana BOS bisa dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan. Mulai dari rehab ringan, kegiatan sekolah, ATK, pengadaan buku, dan sebagainya.

“Jadi instruksi ini, adalah untuk mengingatkan dan penegasan kepada sekolah dan komite agar tidak ada pungutan. Setiap tahun kita ingatkan, karena itu kewajiban dari pemerintah,” ujarnya.

Mengenai seragam sekolah, Purnama mengatakan memang tidak dibiayai dari dana BOS.

Hanya saja, pembelian pakaian seragam diinstruksikan agar sekolah tidak ikut campur, dan diserahkan pada orang tua atau wali murid. Atau bisa juga menggunakan seragam sekolah keluarga yang masih layak pakai dan bersih.

“Jadi kembali pada kesepakatan orang tua/wali. Sehingga tidak ada protes.

Baca juga: Pencuri Burung asal Bangli Dibekuk Jajaran Polsek Blahbatuh, Korban Merugi Belasan Juta Rupiah

Apalagi di tengah kondisi pandemi covid-19 saat ini, banyak orang tua yang dirumahkan, dan sebagainya. Jangan sampai karena tidak mampu bayar, anak-anak jadi enggan untuk sekolah,” tegasnya. (*)

Artikel lainnya di Berita Bangli

Sumber: Tribun Bali
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved