Berita Klungkung

Penerima BPUM dan BLT Tidak Jadi Kembalikan Uang, Menyusul Adanya Surat Dari BPKP

Beberapa warga di Desa Takmung yang menerima bantuan ganda, yakni Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT)

Penulis: Eka Mita Suputra | Editor: Karsiani Putri
Eka Mita Suputra
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB, I Wayan Suteja. 

TRIBUN-BALI.COM, SEMARAPURA- Beberapa warga di Desa Takmung yang menerima bantuan ganda, yakni Bantuan Produktif Usaha Mikro ( BPUM) dan Bantuan Langsung Tunai ( BLT) APBD Klungkung, tidak jadi mengembalikan uang.

Hal ini menyusul adanya surat dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP),
prihal tanggapan konsultasi BLT Dana Desa (DD) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Klungkung.

"Ada dua orang warga yang sebelumnya sudah mengembalikan uang bantuan. Dengan adanya surat dari BPKP, uang itu kami kembalikan lagi ke penerima bantuan," ujar Perbekel Desa Takmung, I Nyoman Mudita, Selasa 13 Juli 2021.

Padahal sebelumnya BPKP sendiri yang meminta warga mengembalikan BLT-DD atau BLT APBD bagi warga yang dobel menerima bantuan, yakni BLT-DD atau BLT APBD dan BPUM.

BPKP melakukan pemeriksaan di sejumlah desa dan menemukan ada warga yang dobel menerima bantuan BLT-DD dan BPUM.

Balasan surat dari BPKP itu bermula dari surat yang dikirim Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB, I Wayan Suteja.

Ia mengaku  menerima banyak pertanyaan dari Kepala Desa, menanyakan berani tidaknya mencairkan BLT-DD tahun 2021 yang dananya sudah ditransfer ke rekening kas desa.

“Menindaklanjuti pertanyaan para Perbekel, saya akhirnya bersurat ke BPKP menanyakan prihal BPUM itu. Lalu dijawablah melalui surat tersebut,” ungkap Suteja.

Surat BPKP itu sudah diteruskan ke semua desa di Kabupaten Klungkung.

Dalam surat itu, dijelaskan bahwa BLT baik itu yang sumber anggarannya dari APBD Pemkab, maupun dari dana desa dan BPUM merupakan bantuan yang berbeda.

Pada huruf c surat tersebut disebutkan, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) penerima BLT-DD atau BLT-APBD tidak perlu melakukan pengembalian ketika ditemukan duplikasi dengan Bantuan Produktif Usaha Mikro ( BPUM).

Sebab, BPKP beralasan, BPUM merupakan bantuan usaha sebagai bagian upaya pemberdayaan sosial.

Sedangkan BLT-DD merupakan bagian dari upaya perlindungan sosial  (Jaring Pengaman Sosial).

Dalam surat itu juga dijelaskan pemberdayaan sosial sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 2012 dimaksudkan, memberdayakan seseorang, keluarga, kelompok, masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial agar mampu memenuhi kebutuhan secara mandiri.

"Dalam surat itu sudah jelas disebutkan dua bantuan itu sangat berbeda. Sehingga warga tidak perlu mengembalikan BLT-DD ketika ditemukan duplikasi dengan BPUM," ungkap Suteja.

Diberitakan sebelumnya  20 warga di Desa Takmung diminta mengembalikan Bantuan Langsung Tunai ( BLT) sebesar Rp600 ribu per orang.

Hal ini lantaran 20 warga tersebut diketahui menerima bantuan ganda, yakni BLT yang sumber anggarannya dari APBD Klungkung, serta  Bantuan Produktif Usaha Mikro ( BPUM) senilai Rp1,2 juta per orang. (*)

Sumber: Tribun Bali
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved