Breaking News:

Terkait Wacana PPKM Darurat Diperpanjang 6 Minggu, GPEI Bali Keberatan 

Untuk saat ini saja, usaha ekspor sudah turun capai 40 persen, hal ini juga sama terjadi pada usaha impor.

Penulis: Ni Luh Putu Wahyuni Sari | Editor: Eviera Paramita Sandi
Satpol PP Denpasar
Pemasangan stiker untuk pedagang non esensial yang masih beroperasi di Denpasar 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR – Saat ini seluruh Provinsi Jawa dan Bali sedang lakukan PPKM Darurat.

Namun PPKM Darurat yang rencananya akan usai pada, 20 Juli mendatang dikhawatirkan akan berubah setelah Menteri Keuangan Sri Mulyani mewacanakan PPKM Darurat diperpanjang sampai 6 minggu.

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPD Gabungan Pengusaha Ekspor Indonesia (GPEI) Bali, Panudiana Kuhn, memperkirakan jika PPKM Darurat berjalan hingga 6 Minggu, kondisi ekspor nantinya akan bertambah parah.

Untuk saat ini saja, usaha ekspor sudah turun capai 40 persen, hal ini juga sama terjadi pada usaha impor.

“Tambah parah, (jika PPKM Darurat diperpanjang) akan banyak yang mati usahanya karena tidak punya uang. Kami sendiri sudah mulai turun, tidak hanya pariwisata saja. Karena pesawat susah juga nyari, ongkos angkut langka dan mahal itu 40 feet container bisa 13.000 sampai 14.000 dollar Amerika. Kami sudah booking kadang-kadang batal. Walaupun ada order, tapi tetap turun,” kata dia pada, Rabu 14 Juni 2021.

Lebih lanjutnya ia mengatakan, jika PPKM Darurat diperpanjang tentunya juga akan berdampak kepada seluruh sektor yang ada di industri ekspor.

Mulai dari sektor perikanan, kerajinan atau ekraf, tekstil, dan lain-lain.

Sementara untuk ekspor tidak boleh ditunda karena menggunakan deadline terutama time deliver untuk mengikuti pasar.

Contohnya Eropa, menurutnya kita harus persis mengetahui apa pasarnya, misalkan pada pasar summer dan biasanya sudah dikirim pada tahun lalu untuk ekspor dengan jumlah yang besar.

"Sekarang ini, hampir di semua sektor mengalami kondisi perekonomian minus tak hanya pengusaha ekspor. Namun untungnya, ekspor masih bisa berproduksi meski kecil-kecilan. Dan jika diperpanjang, yang merasakan dampaknya ini pengusaha dan pekerja di sektor swasta terutama di pariwisata dan juga lain-lain. Kalau pegawai negeri, itu gaji bulanan dapat, THR dapat, gaji ke-13 dapat, kita-kita yang di swasta ini bokek. Paling jeleknya dirumahkan,” tambahnya.

Halaman
1234
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved